Kolaborasi ASN dan Masyarakat, Tuntaskan Masalah Jakarta

Editor: Satmoko Budi Santoso

JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, mengatakan, pentingnya kolaborasi dengan masyarakat yang telah dirumuskan melalui konsep gotong royong. Menurutnya, semua potensi yang terdapat di Ibu Kota dapat bergerak bersama. Setiap permasalahan bukan hanya diserahkan dan diselesaikan seluruhnya oleh pihak pemerintah, melainkan terdapat peran kolaboratif dari masyarakat.

“Kita berharap fungsi kita bukan hanya menjadi pelayan masyarakat saja. Kita berharap Aparatur Sipil Negara (ASN) bisa menjadi penggerak. Bisa menggerakkan semua pihak untuk terlibat. Kita berharap ukuran kinerja bukan hanya internal. Kita mampu memobilisasi seluruh sumber daya yang ada di dalam diri kita,  juga di luar diri kita,” kata Anies, di Ruang Pola Gedung Blok G, Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Jumat (11/1/2019).

Menurut mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu, tujuan diadakannya kegiatan sosialisasi ini, untuk menyatukan persepsi pengelolaan kinerja ASN sesuai dengan amanat UU Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, meliputi perencanaan, pengembangan karir, kesejahteraan, dan pengendalian.

Selain itu, adanya sosialisasi yang digelar hari ini, diharapkan dapat memberikan pemahaman utuh dalam penerapan manajemen kinerja ASN yang mampu berkolaborasi dengan masyarakat. Untuk mengentaskan masalah di Jakarta secara bersama-sama.

“Ini mengawali babak baru, karena sebagian dari bapak dan ibu adalah pribadi yang baru mendapatkan amanat. Kita harapkan di 2019 ini, kita mendapatkan milestone-milestone baru dalam kinerja kita. Kita perlu kejar target itu. Kami berharap melalui kegiatan sosialisasi ini, DKI Jakarta menjadi pionir dari manajemen kinerja ASN yang baik,” tegasnya.

Kemudian, mantan Rektor Universitas Paramadina itu menilai, hal tersebut penting dilakukan untuk membuat ukuran-ukuran yang lebih tajam dan akurat dalam menggambarkan kinerja ASN.

Mengingat, saat ini Pemprov DKI belum memiliki ukuran yang lengkap dan detail. Sehingga saat hendak melakukan proses rotasi dan promosi tidak terlihat kinerja ASN sebelumnya.

“Kita belum memiliki ukuran yang lebih detail sehingga ketika kita melakukan proses rotasi, mutasi dan promosi, kita masih harus melakukannya melalui proses open bidding. Kenapa, karena data-data yang dimiliki tidak mencerminkan kinerja yang ada,” ujar Anies.

Dia juga berinisiasi bakal mempertajam sistem penilaian kinerja Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan pemprov. Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu ingin hasil rapor pegawai lebih detail dan akurat.

“Ini bisa seperti rapor ya. Seperti rapor yang semua orang punya tapi mencerminkan ukuran-ukuran yang akurat. Jadi ketika mereka diundang ke posisi A, B, C, itu lengkap di situ,” pungkasnya.

Menurut dia, rencana mempertajam poin-poin rapor kinerja PNS bisa digunakan sebagai acuan ketika pegawai mendapat promosi atau mutasi. Gubernur dapat melihat potensi pegawai tersebut dari rapor kinerja selama bekerja.

“Nah, ini yang sekarang mau dibangun, tapi ini adalah membangun sistem,” ucap dia.

Anies memang telah merespon ketidakpuasan sejumlah pihak termasuk DPRD DKI yang meragukan kompetensi kepala dinas hasil lelang jabatan. Dia mengatakan, dengan sistem ini, nantinya, ketika ada pegawai yang dimutasi maupun mendapat promosi, tinggal melihat track record selama bekerja.

“Ini membangun sistem, sehingga sekarang pejabat-pejabat di kita, baik eselon IV,  III, maupun staf, punya ukuran kinerja yang bisa dipakai di kemudian hari,” tutup Anies.

Lihat juga...