KPRI Kencana BKKBN Solok Khawatirkan Kondisi Tabur Puja

Editor: Satmoko Budi Santoso

SOLOK – Situasi dan kondisi yang dialami oleh Tabur Puja Solok, Sumatera Barat, yang menjadi unit usaha di Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Kencana BKKBN Kabupaten Solok, dinilai sangat mengkhawatirkan, bakal tutup buku.

Ketua KPRI Kencana BKKBN Kabupaten Solok, Mikrat Joni, mengatakan, banyak persoalan yang tengah dihadapi oleh Tabur Puja. Semuanya itu bersumber dari penyebab tingginya  non performing loan (NPL) tunggakan kredit Tabur Puja yang mencapai Rp800 juta dari nilai uang yang diputarkan sebanyak Rp3 miliar per tahun.

Ia menyebutkan, uang Rp800 juta yang menjadi tunggakan itu, disebabkan banyak hal. Seperti tidak berkembang dengan baiknya ekonomi masyarakat. Ada yang sengaja sekadar memanfaatkan pinjaman uang saja, hingga adanya pemalsuan tanda tangan oleh Ketua Kelompok Tabur Puja, guna meraup keuntungan.

“Meski Tabur Puja di Solok baru berjalan beberapa tahun, sungguh saya cukup khawatir dengan keberadaan Tabur Puja kini. Jika begini terus, bisa-bisa pihak dari Yayasan Damandiri menutup Tabur Puja di Solok ini,” katanya, Jumat (25/1/2019).

Menurutnya, saat ini dengan adanya 23 Kelompok Tabur Puja dan dengan total anggota sebanyak 2.133 orang, merupakan angka yang menunjukkan bahwa belum ada perkembangan yang berarti di Tabur Puja Solok. Namun sebaliknya, situasi seakan terjadi hal-hal yang di luar kendali, sehingga terjadinya pemalsuan tanda tangan di Tabur Puja.

Kendati ada kekhawatiran KPRI Kencana BKKBN Kabupaten Solok terhadap kondisi Tabur Puja yang sepertinya mulai kurang baik, Mikrat berupaya supaya Tabur Puja Solok bisa tetap ada dan membantu keluarga kurang mampu yang ada di Solok.

Ia melihat, jika seandainya masyarakat benar-benar memanfaatkan dengan baik peran Tabur Puja dalam membantu ekonomi masyarakat kurang mampu, maka secara perlahan-lahan akan juga mampu mengubah kondisi ekonomi masyarakat tersebut.

“Di Tabur Puja jumlah pinjaman modal usaha sangat rendah, yakni Rp1 juta hingga Rp2 juta untuk peminjam pertama. Syaratnya, cuma KTP dan Kartu Kelurga (KK) serta hal lain hanya kepercayaan sosial saja. Sebenarnya jumlah itu sangat membantu, tapi nyatanya masih saja ada pihak-pihak yang memanfaatkan dengan kemudahan pinjaman modal usaha itu, untuk kepentingan tertentu,” sebutnya.

Mikrat juga berharap kepada Pemerintah Nagari/Desa setempat, untuk saling bekerjasama dengan KPRI Kencana BKKBN Kabupaten Solok, sehingga persoalan-persoalan yang dihadapi oleh Tabur Puja selama ini bisa diatasi.

“Memang dana dari Yayasan Damandiri itu bukan uang negara. Bukan berarti masyarakat sesuka hati saja untuk meminjam atau mengembalikan uang atau tidak. Mari sama-sama saling membantu, sehingga Tabur Puja yang memiliki keinginan untuk mengentaskan kemiskinan khususnya di daerah Solok terwujud,” tegasnya.

Sementara, Manajer Tabur Puja KPRI Kencana BKKBN Kabupaten Solok, Fhajri Arye Gemilang, menjelaskan, NPL di Tabur Puja Solok ada di angka 4 persen yang disumbangkan akibat adanya ketidakjujuran masyarakat dalam membayarkan kredit pinjaman ke Tabur Puja.

“Kita itu dikasih kucuran dana untuk pinjaman modal usaha dari Yayasan Damandiri Rp3 miliar. Dana yang ada itulah kita putar setiap tahun. Jika NPL tinggi, ya sedikit pula dana yang bisa kita putarkan,” ujarnya.

Untuk itu, Gilang menyebutkan, kondisi Tabur Puja di Solok bisa dikatakan flat dan tidak ada pergerakan yang berarti. Artinya, KPRI Kencana BKKBN Solok, belum bisa berbuat banyak untuk menghidupkan roda ekonomi secara signifikan, di kalangan masyarakat kurang mampu yang ada di daerah tersebut.

“Jadi dana dari Damandiri itu tidak bisa dikembangkan. Jadi hanya memutar dana yang ada, dana kembali, diputar lagi, kembali ya diputar lagi, dan untuk pengembangan memang tidak ada yang berarti,” katanya.

Ia menyebutkan, saat ini di daerah Kabupaten Solok ada 26 Kelompok Tabur Puja, dengan memiliki 2133 orang anggota. Dari anggota itu, beragam jenis usaha yang dijalani, seperti usaha rumahan, kerajinan, warung kelontong, dan berbagai usaha lain, termasuk bertani.

Gilang mengaku, cukup sulit mencari celah melakukan pengembangan usaha dari dana yang telah dilanggar Rp3 miliar untuk pinjaman modal usaha tersebut. Bahkan untuk melakukan penambahan kelompok Tabur Puja, tidak diperbolehkan lagi oleh Yayasan Damandiri.

Lihat juga...