Legislator: Hendaknya Makassar Contoh Tangsel Gratiskan Yankes

166
Ilustrasi -Dok: CDN

BANJARMASIN – Anggota DPRD Kota Banjarmasin, Mathari, menyatakan, daerahnya hendaknya mencontohi Kabupaten Tanggerang Selatan (Tangsel) untuk menggratiskan pelayanan kesehatan (yankes), hanya dengan modal nenunjukkan Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el).

Menurutnya, program Pemkab Tangsel menggratiskan pelayanan kesehatan hingga di rumah sakit itu diketahui saat studi banding tentang revisi Perda nomor l7 Tahun 2012, tentang retribusi pelayanan kesehatan Kota Banjarmasin.

“Hebat kan? Hanya menunjukkan KTP-el asli domisili daerah itu, gratis berobat hingga rumah sakit, ini bisa dicontoh,”ujarnya, Sabtu (12/1/2019).

Dia mengatakan, rancangan peraturan daerah (Raperda) merevisi Perda tentang retribusi pelayanan kesehatan, bisa diarahkan ke sana akhirnya, yakni, mencontohi kebijakan Pemkot Tangsel.

“Kalau dihitung, APBD kita memungkinkan menanggung beban itu, bisa secepatnya kita realisasikan,” ujar Mathari, yang menjadi ketua panitia khusus (Pansus) pembahasan Raperda tersebut.

Menurut dia, semangat ini bisa terlaksana dengan Pemkot Banjarmasin akan memiliki rumah sakit (RS) sendiri, yakni, RS Sultan Suriansyah, yang sedang dalam tahap pembangunan akhir.

“Salah satu semangat kita merevisi Perda tentang retribusi pelayanan kesehatan, ini kan karena kita membangun RS, harus ada aturannya,” kata Mathari.

Menurut dia, Perda yang berlaku saat ini hanya menangani masalah retribusi pelayanan kesehatan tingkat Puskesmas, sebab Pemkot Banjarmasin tidak memiliki RSUD selama ini.

“Kalau RSUD daerah kita ini selesai dibangun sesuai target pada 2019, maka pengperasiannya sudah ada aturannya yang siap,” ujarnya.

Terlebih, kata Mathari, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) dalam konsultasi pihaknya, tentang revisi Perda tentang retribusi pelayanan kesehatan ini tidak mempermasalahkan.

“Jadi Kemenkes menyatakan tidak masalah Banjarmasin merevisi Perda tentang retribusi pelayanan kesehatan, asal tidak bertentangan dengan peraturan di atasnya, dipersilahkan melanjutkan pembahasan,” tandasnya.

Bahkan, kata Mathari, kalau memang dalam revisi Perda ini akan tetap menerapkan adanya retribusi, hingga bisa bertambah katagorinya juga tidak dilarang.

“Yang pasti jangan terlalu membebani masyarakat, sebab inti dari kita membangun RSUD ini untuk meningkatkan pelayanan kesehatan,” tegasnya. (Ant)

Baca Juga
Lihat juga...