Lurah-Camat di Purwokerto Diminta Turun Langsung Tangani Sampah

Editor: Koko Triarko

278
Sampah -Dok: CDN

PURWOKERTO – Masalah sampah yang tidak kunjung selesai, membuat Pemkab Banyumas memutuskan untuk mengerahkan para lurah dan camat di wilayah Kota Purwokerto, supaya terlibat langsung dalam penanganan sampah. Mereka diberi tugas untuk memfasilitasi, serta mengontrol pengelolaan sampah di wilayah masing-masing.

ʺIni hasil keputusan rapat, bahwa Pemkab Banyumas meminta agar lurah dan camat turun langsung untuk menangani sampah. Karena di tiap kelurahan akan dibentuk Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM),ʺ kata Suyanto, Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Banyumas, Minggu (13/1/2019).

Menurutnya, dalam jangka pendek, para lurah diminta untuk segera memfasilitasi pembentukan KSM sampah. KSM ini bertugas untuk mengumpulkan dan mengelola sampah. Dalam kerjanya,  KSM harus dikelola secara profesional serta transparan, mengingat sewaktu-waktu bisa dilakukan audit.

ʺSelain mengumpulkan dan mengelola sampah, KSM juga bertugas untuk berkoordinasi dengan pengelola hanggar (tempat pengolahan sampah). Dengan demikian, masalah sampah di tiap kelurahan akan tertangani dan diselesaikan oleh masing-masing KSM,ʺ jelas Suyanto.

Sementara itu, terkait manajemen di tiap-tiap kelurahan, diserahkan kepada kesepakatan bersama antarwarga dengan pihak kelurahan setempat.

Menurut Suyanto, tiap kelurahan sekarang mempunyai anggaran yang dikelola sendiri, sehingga diharapkan bisa memberikan pendampingan anggaran.

Suyanto mencontohkan, jika KSM membutuhkan sarana untuk pengangkutan, maka pihak kelurahan diharapkan bisa melakukan pengadaan barang tersebut dengan anggaran yang dimilikinya.

Soal besaran iuran, kelurahan juga diberi keleluasaan untuk menentukan. Dengan catatan, setelah melalui proses musyawarah dengan warga.

ʺBesarnya iuran diserahkan kepada masing-masing kelurahan untuk menentukan. Jika ada yang memberlakukan model subsidi silang, misalnya tarikan untuk yang mampu lebih besar dan dipergunakan untuk mensubsidi yang kurang mampu, itu lebih baik lagi,ʺ kata Suyanto.

Jika dalam satu kelurahan terdapat sekitar 3.000 kepala keluarga (KK), dan tarikan iurannya Rp10.000 per KK, maka akan diperoleh dana Rp30 juta. Dana tersebut akan dikelola KSM, antara lain untuk membayar kepada pengelola hanggar. Untuk sharing pembiayaan bisa dengan model  per tonase atau per truk, tergantung kesepakatan bersama.

Suyanto optimis, jika pola tersebut sudah tertata dan berjalan dengan baik, maka tidak ada lagi masalah dalam pengelolaan sampah di Kota Purwokerto.

Menurutnya, sejauh ini yang masih banyak masalah soal sampah, hanya di wilayah perkotaan, sementara untuk wilayah pinggiran tidak ada masalah.

Baca Juga
Lihat juga...