Menjadi Seragam Wajib ASN, Perajin Tenun Diminta Tingkatkan Kualitas

Editor: Mahadeva

MATARAM – Perajin kain tenun di Nusa Tenggara Barat (NTB) diminta menjaga dan meningatkan kualitas produk yang dihasilkan. Hal tersebut merespon kebijakan, penggunaan kain tenun sebagai seragam wajib bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemerintah Provinsi NTB.

Kepala Dinas Perdagangan NTB, Hj. Putu Selly Andayani/foto : Turmuzi

“Kebijakan penggunaan kain tenun sebagai seragam wajib, selain sebagai salah satu bentuk kecintaan terhadap produk kerajinan lokal, juga secara langsung ikut membantu masyarakat memasarkan produk kerajinan yang dihasilkan, tapi kualitas harus ditingkatkan,” kata Kepala Dinas Perdagangan NTB, Hj. Putu Selly Andayani, Selasa (15/1/2019).

Kualitas produk yang terjaga dengan baik, selain meningkatkan kepercayaan masyarakat, juga menjadi upaya menjaga pemasaran. Sehingga produk kerajinan kain tenun bisa tetap terjaga di pasar. Selain kualitas, perajin juga diminta menjaga harga tetap terjangkau. Jangan sampai karena ditetapkan menjadi seragam wajib bagi ASN, lantas mematok harga sesuka hati. “Kualitas produk dan harga terjangkau harus menjadi perhatian untuk menjaga kepercayaan pembeli,” tandasnya.

Ketua Dewan Kerajinan Daerah (Dekranasda) NTB, Niken Saptarini Widyawati, menilai, kebijakan Pemprov NTB menjadikan kain tenun sebagai seragam wajib ASN sebagai langkah dan terobosan bagus. Terutama dalam upaya menanamkan kecintaan dan memasarkan produk lokal. Kebijakan tersebut, akan menjadi energi dan penyemangat baru bagi perajin tenun.

Terutama kaum perempuan yang selama ini menjadi perajin untuk meningkatkan prekonomian. “Semoga saja dengan kebijakan tersebut, akan bisa semakin memberikan dampak positif dalam upaya melakukan pemberdayaan ekonomi terhadap perempuan selaku penenun,” pungkasnya.

Lihat juga...