Monopoli Kewenangan Sungai Jadi Penghambat Perizinan

Editor: Makmun Hidayat

361
Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Banyumas, Irawadi - Foto: Hermiana E. Effendi

PURWOKERTO  — Semangat Kabupaten Banyumas untuk menggaet investor masuk ke Banyumas dengan mempermudah segala macam bentuk perizinan, tampaknya menemui kendala saat dihadapkan dengan wilayah sekitar sungai. Pasalnya, seluruh kawasan sungai menjadi kewenangan mutlak dari Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak (BBWSSO).

Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Kabupaten Banyumas, Irawadi mengatakan, dari sisi aturan seluruh wilayah sungai, termasuk sampai dengan anak sungai terkecil memang menjadi kewenangan BBWSO. Meskipun secara logika, BBWSO yang wilayah kerjanya sangat luas, tidak mungkin sampai mengurusi anak-anak sungai.

ʺ Ini memang menjadi persoalan nasional, seluruh daerah mengalami hal yang sama. Dimana kewenangan daerah sekitar sungai menjadi tanggung jawab BBWSO. Dan dampaknya perizinan atau kegiatan IMB (Izin Mendirikan Bangunan) jika berbenturan dengan wiayah sekitar sungai akan memakan waktu hingga bertahun-tahun,ʺ kata Irawadi, Kamis (31/1/2019).

Monopoli kewenangan daerah sekitar sungai ini, lanjutnya, diharapkan bisa diupayakan ada perubahan. Sehingga ada pendelegasian kewenangan kepada daerah. Mengingat tidak mungkin BBWSO bisa memantau sampai sungai-sungai kecil yang lebarnya hanya tiga meter.

Irawadi berharap, kewenangan wilayah sekitar sungai ini bisa seperti irigasi. Dimana ada pembagian yang jelas, antara irigasi yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, propinsi dan daerah.

Hal yang sama juga disampaikan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadi Satu Pintu (DPMPPTSP) Kabupaten Banyumas, Herni Sulastri. Menurutnya, selama ini pelayanan perizinan yang selama ini paling banyak dikeluhkan yaitu perizinan yang berhubungan dengan wilayah sekitar sungai. Rekomendasi yang dikeluarkan BBWSO sangat lama, bisa sampai memakan waktu hingga tahunan.

ʺSemangat kita untuk mempercepat segala proses perizinan terkait investasi seringkali berbenturan dengan perizinan kawasan sungai yang menjadi kewenangan BBWSO. Ini sudah dikeluhkan oleh banyak pihak yang mengajukan perizinan ke kita. Sehingga menurut saya, ini perlu dikonsultasikan ke pemerintah pusat, meskipun hal tersebut sudah tertuang dalam aturan, tetapi perlu diusahakan ada perubahan,ʺ terangnya.

Kabupaten Banyumas saat ini sudah memiliki Mal Pelayanan Publik (MPP) yang berada di bawah DPMPPTSP.  Mal ini merupakan pertama di Provinsi Jawa Tengah dan menaungi perizinan dari 17 instansi dengan jumlah pelayanan yang diberikan mencapai 120 jenis perizinan.

Sehingga sangat disayangkan jika semua proses kemudahan perizinan tersebut terganjal oleh lamanya perizinan kawasan sekitar sungai. BBWSO sendiri berkantor di Yogyakarta dan tidak mempunyai kantor cabang di daerah.

Baca Juga
Lihat juga...