hut

Muhammadiyah Dorong Pengesahan UU Perkoperasian

Editor: Satmoko Budi Santoso

JAKARTA- Muhammadiyah melalui Majelis Ekonomi dan Kewirausahaan Pimpinan Pusat Muhammadiyah (MEK-PPM), meminta kepada pemerintah dan DPR, agar segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perkoperasian, yang selama ini tiada kejelasan.

Sekretaris Umum MEK-PPM, Mukhaer Pakkanna, menyebutkan, keberadaan koperasi sebagai soko guru perekonomian nasional memiliki peran penting, sebagaimana yang menjadi amanat konstitusi.

“Maka, koperasi sangat perlu regulasi yang mampu menjawab dinamika kehidupan berbangsa dan negara. Regulasi itu UU Perkoperasian harus segera disahkan,” kata Mukhaer pada acara kajian kebijakan publik UU Perkoperasian di Jakarta, Kamis (17/1/2019).

MEK-PPM juga mendukung masuknya substansi koperasi syariah dalam RUU Perkoperasian dalam pasal-pasal yang tertera di RUU tersebut. Ini menurutnya, tidak lepas dari fakta yang ada tentang berkembangnya koperasi syariah di masyarakat.

“Atas dasar semangat dan nilai-nilai demokrasi, Muhammadiyah mendukung jika substansi koperasi syariah itu ada dalam UU ketika disahkan,” ujarnya.

Menurutnya, untuk mempertahankan substansi koperasi syariah dalam RUU Perkoperasian, pemerintah dan DPR bisa belajar dengan regulasi sebelumnya. Yakni, UU Perbankan Syariah. Ketika itu disahkan, dikembangkan bisnis syariah yang mampu memberikan kontribusi terhadap perekonomian nasional.

Dengan begitu diharapkan perkembangan koperasi syariah akan mendorong sektor riil di akar rumput semakin berkembang. Untuk itu, Muhammadiyah berharap kepada berbagai pihak yang terlibat dalam merumuskan RUU tersebut, bisa memperhatikan semangat dan nilai tersebut. Apalagi negara-negara lain lebih dulu mengembangkan sistem ekonomi syariah.

Dalam kajian MEK-PPM tentang perkoperasian, memberikan pandangan bila negara boleh hadir di tengah masyarakat.

Apalagi sejauh ini, koperasi dinilai sebagai wadah ekonomi masyarakat dalam akses memperkuat permodalan dan kewirausahaan. “Jika dari segi regulasi saja itu selalu berhenti, jalan di tempat dan tidak pernah diparipurnakan di DPR. Sampai kapan koperasi Indonesia bisa maju dan berkembang seperti negara-negara lain,” tukasnya.

Padahal, ketika koperasi di suatu negara itu maju dan berkembang pesat, koperasi itu memiliki dampak yang sangat signifikan terhadap perekonomian masyarakat, khususnya penyerapan tenaga kerja. Tentunya, pemerintah harus sadar dan melihat cerdas realita ini, untuk digunakan dalam penguatan kebijakan publik.

Mukhaer menegaskan, Muhammadiyah akan selalu mengawal pengesahan RUU Perkoperasian untuk menjadi UU. Muhammadiyah siap untuk berdialog menjelaskan kepada publik dan pemerintah arti penting, substansi koperasi dalam regulasi tersebut.

“Lahirnya UU Perkoperasiaan sebagai ikhtiar kebangsaan dalam berfastabiqul khairat,” tandasnya.

Lihat juga...