MUI Balikpapan Minta Dilibatkan dalam Program Imunisasi

Editor: Satmoko Budi Santoso

BALIKPAPAN – Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Balikpapan mendorong pemerintah melibatkan lembaga keagamaan itu sebelum melakukan kampanye program imunisasi.

Pernyataan ini dilontarkan Sekretaris MUI Balikpapan, Jailani, menyikapi pencapaian pemerintah Kota Balikpapan dalam melakukan imunisasi Measles dan Rubella (MR), tahun lalu.

“Kerjasama itu penting agar masyarakat memperoleh kepastian kehalalan terhadap vaksin yang akan diberikan,” kata Jailani.

Tahun 2018, Balikpapan mampu melakukan imunisasi MR kepada 123 ribu anak atau 82,93 persen. Masih banyak masyarakat yang enggan memberikan imunisasi, karena khawatir vaksin yang diberikan tak halal.

Menurut Jailani, Kementerian Kesehatan maupun Dinas Kesehatan perlu melibatkan MUI sebelum mengampanyekan program mereka.

“Kesadaran masyarakat terhadap label halal sebuah produk terus meningkat,” kata dia, Rabu (2/1/2019).

Jailani menjelaskan fatwa merupakan kewenangan MUI pusat. Sementara MUI di daerah, akan membantu menyosialisasikan.

“Berkaca pada pelaksanaan imunisasi MR tahun lalu, kami pun turun ke lapangan melakukan sosialisasi. Sehingga kita bisa menjangkau 82,93 persen anak,” katanya.

Sejak awal MUI telah meminta agar vaksin MR diajukan ke Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetika (LPPOM) MUI, namun pelaksanaannya tertunda beberapa kali. MUI mengeluarkan fatwa pada 20 Agustus 2018 yang memperbolehkan anak-anak divaksinasi MR.

“Memang agak terlambat karena masyarakat sudah terlanjur menafsirkan vaksin tersebut mengandung zat babi,” ujarnya. Majelis Ulama akhirnya mengeluarkan fatwa yang memperbolehkan masyarakat divaksin MR karena belum ada alternatif lain.

Lihat juga...