NPL KPRI Kencana BKKBN Berada Diangka 4 Persen

Editor: Mahadeva

212
Manager Tabur Puja KPRI Kencana BKKBN Kabupaten Solok Fhajri Arye Gemilang/Foto: M. Noli Hendra 

SOLOK – Non Performing Loan (NPL), Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Kencana BKKBN Kabupaten Solok, Sumatera Barat, atau angka tunggakan kredit, di  sepanjang 2018 berada di empat persen. 

Manager Tabur Puja KPRI Kencana BKKBN Kabupaten Solok, Fhajri Arye Gemilang, menjelaskan, angka empat persen karena adanya ketidakjujuran masyarakat, dalam membayarkan kredit pinjaman ke Tabur Puja.  “Kita itu dikasih kuncuran dana untuk dipinjamankan sebagai modal usaha dari Yayasan Damandiri Rp3 miliar. Dana yang itu lah, yang kita putarkan setiap tahunnya. Jika NPL tinggi, ya, sedikit pula dana yang bisa kita putarkan,” ujar Gilang, Sabtu (19/1/2019).

Dengan kondisi tersebut, Gilang menyebut, kondisi Tabur Puja di Solok bisa dikatakan flat, atau tidak ada pergerakan yang berarti. Artinya, KPRI Kencana BKKBN Solok, belum bisa berbuat banyak, untuk menggerakan roda ekonomi secara signifikan. “Jadi dana dari Damandiri itu tidak bisa dikembangkan. Hanya memutar dana yang ada, dana kembali, diputar lagi, kembali ya, diputar lagi, dan untuk pengembangan memang tidak ada yang berarti,” tandasnya.

Saat ini, di daerah Kabupaten Solok ada 26 Kelompok Tabur Puja, dengan jumlah anggota 2.133 orang. Dari anggota itu, beragam jenis usaha yang dijalankan anggota, seperti usaha rumahan, kerajinan, warung kalontong, dan berbagai usaha lainnya, termasuk bertani.

Gilang mengaku cukup kesulitan mendapatkan celah, untuk mengembangkan usaha dari dana yang telah diedarkan sebesar Rp3 miliar untuk pinjaman modal usaha tersebut. Bahkan untuk melakukan penambahan kelompok Tabur Puja, tidak diperbolehkan lagi oleh Yayasan Damandiri.

Berbicara program kerja, saat ini banyak program yang dijalankan Yayasan Damandiri di 2019 untuk Tabur Puja. Ke depan, terkait NPL, KPRI Kencana BKKBN Kabupaten Solok, akan terus melakukan upaya, agar angka NPL bisa lebih rendah dan bahkan nol persen kredit tunggakan.  Upaya yang dilakukan, mensosialisasikan, bahwa pinjaman lunak yang diberikan Tabur Puja, harus dikembalikan.

Hal itu, agar perputaran dananya bisa membantu masyarakat lain. Sehingga keluarga kurang mampu bisa terbantu. “Kalau NPL sudah tinggi, agak susah juga mengelola uang yang tersisa dari Rp3 miliar itu. Sekarang di angka 4 persen saja, diperkirakan uang yang masih belum dikembalikan oleh masyarakat di 2018, kurang lebih Rp120 juta,” sebutnya.

Gilang mengaku saat ini tidak ada upaya lain yang bisa dilakukan, selain mengintenskan peringatan kepada peminjam modal usaha. Diharapkan mereka bertanggungjawab menbayar kredit. Uang yang dikembalikan, dapat dipinjamkan kepada masyarakat lain, yang juga menunggu giliran untuk mendapatkan pinjaman modal usaha dari Tabur Puja. Jika tunggakan kredit tinggi, maka akan sulit pula, memberikan pinjaman kepada anggota baru.

Baca Juga
Lihat juga...