hut

Pansel Sekda Bekasi Disebut Abaikan LAHP Ombudsman

Redaktur: ME. Bijo Dirajo

Kepala Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya, Teguh Nugroho. Foto: Muhammad Amin

BEKASI — Tim Panitia Seleksi (Pansel), Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bekasi, Jawa Barat, dinilai tidak mempertimbangkan Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya dengan lolosnya Reni Hendrawati, sebagai Sekda Kota Bekasi.

Diketahui berdasarkan rekomendasi LAHP terkait maladministrasi penghentian layanan publik di Bekasi, Ombudsman telah menyatakan beberapa pejabat tidak kompeten menjalankan tugas. Termasuk di dalam rekomendasi tersebut nama Reni Hendrawati, yang saat itu menjabat sebagai Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah (BKPPD) dan 12 Camat.

“LAHP terkait maladministrasi, dari Ombudsman RI perwakilan Jakarta, masih berlaku sampai sekarang. Itu merupakan produk lembaga negara,”kata Ketua Ombudsman RI, Teguh Nugroho, Kamis (24/1/2019), menanggapi pelantikan Sekda Kota Bekasi.

Teguh mengatakan, Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi, tidak mengindahkan LAHP Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya, dengan memilih yang bersangkutan (Reni Hendrawati-red) yang telah dinyatakan tidak kompeten.

Kembali ditegaskan bahwa LAHP Ombudsman RI di Bekasi masih berlaku.

Menurutnya, Ombudsman juga sebelumnya sudah bersurat ke Tim Seleksi Sekda Kota Bekasi, mengingatkan tim agar tidak memilih pihak yang sudah dinyatakan tidak kompeten.

“Tim pansel dalam surat balasannya, bahwa mereka hanya menjalankan fungsi untuk penilaian kemampuan managerial. Sementara, untuk hal lain, itu adalah kewenangan wali kota Bekasi,”ungkap Teguh.

Jawaban tim Pansel lanjut Teguh, dinilai terlalu normatif. Harusnya tim pansel mempertimbangkan LAHP Ombudsman karena itu produk lembaga Negara. Atas hal tersebut, Teguh mengaku ombudsman akan menyampaikan hasil LAHP ke Depdagri.

“Saya sampaikan, dari hasil LAHP Ombudsman, terkait maladministrasi Pemkot Bekasi, sudah menjalankan sebagian dari LaHP kami dan tidak menjalankan sebagian,” tandasnya.

Menanggapi hal tersebut, sebelumnya, Wali Kota Bekasi, Rahmat Effendi, mengatakan terkait dugaan pelanggaran karena maladministrasi sudah diselesaikan dengan baik.

“Soal laporan Ombudsman itu sudah selesai sampai Kementerian Dalam Negeri, dan pansel juga sudah menyampaikan surat ke Ombudsman RI Perwakilan Jakarta Raya,” ujarnya.

Dikatakan, terkait pelanggaran maladministrasi, sesuai LAHP Ombudsman bahwa hal tersebut urusan ombudsman dan pansel.

“Lolos seleksi yang menentukan Pansel dari Kementerian, Provinsi dan Akademisi, mereka memiliki kapabilitas. Rating tertinggi itulah yang dipilih, tidak mungkin saya pilih yang bawah,” ujarnya.

Lihat juga...
error: Terimakasih Sudah Berkunjung !!