Pekerja Asal NTT ke Luar Daerah Harus Diperketat

Editor: Satmoko Budi Santoso

209

MAUMERE – Pekerja Angkatan Kerja Antar Daerah (AKAD) yang berasal dari provinsi NTT banyak yang masih berangkat tanpa dokumen dan tidak ada yang menjadi penjamin sehingga pemerintah perlu memperketat pengiriman pekerja tersebut.

“Kasus yang baru terjadi 2 Januari 2019 kemarin, ada 3 pekerja asal Basmuti, Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS) yang mengalami permasalahan ketika bekerja di Kabanjahe Medan, Provinsi Sumatera Utara,” sebut Gabriel Goa, Direktur Pelayanan Advokasi untuk Keadilan dan Perdamaian (Padma) Indonesia, Jumat (4/1/2019).

Dikatakan Gabriel, seorang pekerja berinisial ESK (19) yang bekerja di toko emas meninggal dunia. Majikan pun tidak mau bertanggung jawab dan memulangkan jenazah sehingga sempat ditangani pihak kepolisian. Korban berangkat bersama 2 teman sekampung, dibawa oleh saudaranya.

“Jadi bukan hanya Pekerja Migran Indonesia (PMI) saja yang bermasalah. Tetapi juga pekerja lokal antar daerah yang berangkat bekerja tanpa ada dokumen dan penanggung jawab, atau melalui perusahaan yang resmi,” jelasnya.

Gabriel berharap, gubernur NTT yang baru bisa melakukan penertiban pekerja migran maupun antar daerah. Sebab orang bekerja ke luar daerah karena tidak ada lapangan pekerjaan di daerahnya.

“Pemerintah Provinsi NTT di bawah kepemimpinan gubernur yang baru, harus bisa mengatasi permasalahan tenaga kerja. Apalagi, gubernur telah melakukan moratorium TKI,” ungkapnya.

Sementara itu, Plt. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Nakertrans) Provinsi NTT, Sisilia Sona mengatakan, pihaknya terus melakukan pengetatan pengawasan di pintu-pintu keluar, baik di pelabuhan maupun bandara di NTT.

“Kami melakukan pengetatan pengawasan agar tidak ada lagi keberangkatan TKI secara ilegal. Kemarin, Kamis (3/1/2019) kami menggagalkan keberangkatan 4 orang calon TKI di bandara El Tari Kupang,” sebutnya.

Para pekerja yang akan berangkat tersebut, kata Sisilia, tidak memiliki dokumen resmi. Dua orang sebelumnya pernah bekerja di luar daerah dan mengajak teman lainnya ikut ke tanah rantau ketika sedang berlibur di kampung halaman.

“Para pekerja antar daerah juga diperiksa dokumennya agar jangan sampai setelah keluar dari NTT mereka berangkat bekerja ke luar negeri secara ilegal. Bila tidak memiliki dokumen maka para pekerja tersebut akan dipulangkan ke kampung halaman,” terangnya.

Selama tahun 2018, jelas Sisilia, Satgas Pemberantasan Perdagangan Orang telah menggagalkan keberangkatan sebanyak 1.376 orang pekerja. Paling banyak para pekerja tersebut berangkat melalui bandara El Tari Kupang.

“Rata-rata dalam setiap hari ada 3 sampai 4 TKI yang berangkat keluar daerah dari wilayah NTT. Tugas Satgas Pemberantasan Perdagangan Orang akan terus ditingkatkan agar pekerja yang tidak memiliki dokumen langsung dipulangkan ke daerah asal,” tutupnya.

Baca Juga
Lihat juga...