hut

Pelarangan Telepon Berkendara Konstitusional, MK Tolak Pengujian UU LLAJ

Editor: Mahadeva

JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) menolak permohonan untuk seluruhnya uji materiil UU No.22/2009, tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ).

“Amar putusan, mengadili, menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya,” ucap Ketua MK Anwar Usman, dalam sidang putusan uji materi UU LLAJ, Rabu (30/1/2019).

Sebelumnya, Toyota Soluna Community (TSC) dan Irvan, yang berprofesi sopir transportasi online, mengaku merasa dirugikan hak konstitusionalnya. Hal itu dialami, dengan berlakunya Pasal 106 ayat (1) dan Pasal 283 UU LLAJ.

Pemohon menilai, ketentuan tersebut bertentangan dengan UUD 1945, terutama Pasal 1 ayat (3) dan Pasal 28D ayat (1). Pemohon berpendapat frasa menggunakan telepon, pada pasal tersebut sebagai salah satu sebab terganggunya konsentrasi pengemudi kendaraan bermotor haruslah memiliki maksud yang jelas. Sehingga, tidak terjadi multitafsir dalam pemberlakuannya.

Dalam pertimbagan hukum, Hakim Konstitusi, Wahiduddin Adams, menyebut, Mahkamah memahami maksud dari Penjelasan Umum UU LLAJ. Pada intinya, untuk menekan angka kecelakaan lalu lintas yang semakin tinggi. Tujuannya tidak lain demi menciptakan, dan memberikan jaminan ketertiban serta keselamatan berlalu lintas.

“Menurut Mahkamah, UU LLAJ adalah sarana untuk rekayasa masyarakat menuju kehidupan yang lebih baik. Sebab, wajah dan budaya hukum suatu negara tercermin dari perilaku masyarakatnya dalam berlalu lintas. Menggunakan telepon, hanya merupakan salah satu penyebab yang dapat mempengaruhi kemampuan pengemudi dalam mengemudikan kendaraan secara penuh konsentrasi. Jika merujuk pada KBBI kata menggunakan, diartikan memakai dan bersifat aktif,” jelasnya.

Menurut Mahkamah, pembentuk undang-undang hanya merumuskan peraturan secara umum. Penjelasan mengenai penyebab yang dapat memengaruhi kemampuan berkendara agar norma pasal tersebut tidak mudah tertinggal, dan menjangkau kebutuhan hukum dalam jangka waktu yang panjang, termasuk mengantisapasi adanya perkembangan teknologi.

Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih, menambahkan, perkembangan teknologi, Mahkamah memahami jika telah banyak kendaraan yang dilengkapi dengan teknologi peta jalan dengan fitur GPS. Keberadaanya, untuk membantu pengemudi mencapai lokasi tujuan.

Namun demikian, Mahkamah berpendapat, menggunakan telepon seluler yang di dalamnya terdapat berbagai fitur dalam batas penalaran wajar, termasuk dalam hal mengganggu konsentrasi berlalu lintas. Hal itu bisa berdampak pada kecelakaan lalu lintas.

“Walaupun tidak setiap pengendara menggunakan GPS serta-merta dapat dinilai mengganggu konsentrasi mengemudi yang membahayakan pengguna, sehingga penerapannya harus dilihat secara kasuistis. Oleh karena itu, tidak ada persoalan inkonstitusionalitas terkait penjelasan Pasal 106 ayat (1) UU 22/2009. Dengan demikian, dalil para Pemohon tidak beralasan menurut hukum,” sebutnya.

Adapun dail Pemohon yang menyatakan, Pasal 283 UU LLAJ multitafsir, Mahkamah berpendapat, norma tersebut merupakan bagian dari Bab XX, Ketentuan Pidana UU LLAJ. Pembentuk UU telah memberikan panduan teknik, berkaitan dengan rumusan ketentuan pidana dalam suatu pembentukan peraturan perundang-undangan. Untuk memahami norma tersebut, tidak dapat dilepaskan dari pemahaman yang utuh terhadap norma yang terdapat dalam Pasal 106 ayat (1).

“Berdasarkan uraian tersebut, Mahkamah berpendapat dalil para Pemohon berkenaan dengan frasa melakukan kegiatan lain, atau dipengaruhi oleh suatu keadaan yang mengakibatkan gangguan konsentrasi dalam mengemudi di jalan, yang terdapat dalam Pasal 283 UU 22/2009, bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang tidak dimaknai dikecualikan untuk penggunaan aplikasi sistem navigasi yang berbasis satelit yang terdapat dalam telepon seluler, adalah tidak beralasan menurut hukum’,” pungkasnya.

Lihat juga...