Pemerintah Diharap Memperhatikan Persoalan Lintas Batas Filipina

Ilustrasi - Pulau terluar di perairan Sulut, perbatasan Indonesia-Filipina - Foto: Dok. CDN

MANADO – Pemerintah Indonesia diharap memperhatikan persoalan lintas batas dengan negara tetangga Filipina. Kondisi tersebut tersebut merespon dilakukannya penutupan perdagangan lintas batas oleh Imigrasi Filipina.

Langkah itu menjadi respon terhadap anggapan, pihak Indonesia mengubah secara sepihak pas lintas batas sesuai dengan UU tentang Keimigrasian tanpa pembicaraan dengan Pemerintah Filipina. Respon itu disampaikan Wakil Gubernur Sulawesi Utara (Sulut), Steven Kandouw, dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Pengelolaan Perbatasan Negara tahun 2019. Menurut  Kepala Bagian Humas, Christian iroth SSTP, Wagub juga meyebutkan masalah Undocumented Citizen.

Keturunan Sangihe-Filipina dan Filipina-Sangihe, yang kurang lebih sesuai data UNHCR ada sekira 8.500 jiwa, berada di Filipina Selatan. Masalah selanjutnya adalah, kapal roll on roll off (roro) yang dicanangkan Presiden Jokowi melayani perdagangan kedua negara.

Kondisi saat ini, kapal hanya melayani dua kali. Hal itu dikarenakan, komoditas yang diangkut dari Sulut tidak memadai. Ekspor komoditas sarang burung walet terhalang, karena aturan dari Kementerian Perdagangan yang kurang menunjang. “Wagub meminta kepada pemerintah pusat untuk memperhatikan secara khusus masalah perbatasan yang ada di Sulut, agar pertumbuhan ekonomi masyarakat di kawasan perbatasan bisa lebih maju,” jelas Iroth, Rabu (30/1/2019).

Menurut Iroth, Mendagri Tjahjo Kumolo menyatakan, rakor dilaksanakan untuk meningkatkan kinerja para pengelola perbatasan. Rakor menjadi momentum meningkatkan kinerja pengelolaan perbatasan negara. (Ant)

Lihat juga...