Pemerintah Percepat Penanganan Dampak Tsunami Selat Sunda

200
Dampak tsunami Selat Sunda di Lamsel -Dok: CDN

JAKARTA – Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, mengoordinasikan percepatan penanganan dampak bencana Tsunami Selat Sunda.

Dalam keterangan pers yang diterima di Jakarta, rapat dipimpin oleh Plt. Deputi Bidang Koordinasi Kerawanan Sosial dan Dampak Bencana, Sonny Harry Harmadi, dengan mengundang sejumlah pihak terkait.

Turut hadir dalam rakor itu, Bupati Pandeglang, Bupati Lampung Selatan, perwakilan Kementerian Sosial, Kementerian ESDM, Kementerian ATR/BPN, Kementerian PUPR, Kementerian Dalam Negeri, BNPB, Setkab, TNI, Polri, Pemprov Banten dan Pemprov Lampung.

Dilaporkan oleh Bupati Pandeglang, Irna Narulita, total korban meninggal akibat tsunami Selat Sunda di Kabupaten Pandeglang sebanyak 351 orang, terdiri dari 117 orang penduduk Pandeglang, 239 orang nonpenduduk Pandeglang, dan 5 orang korban tak teridentifikasi.

Penanganan yang sudah dilakukan pemerintah, di antaranya evakuasi korban luka dan meninggal, penyedian layanan dasar pengungsi, pengerahan personel TNI-POLRI dan relawan, pertolongan medis, psikososial dan upaya penanganan tanggap darurat lainnya.

Irna memutuskan untuk tidak memperpanjang masa tanggap darurat. Kini, Kabupaten Pandeglang telah masuk ke dalam fase transisi ke pemulihan, dari tanggal 6 Januari 2019 hingga 5 April 2019 mendatang.

Ada pun tindak lanjut penanganan, di antaranya menetapkan lahan hunian sementara (huntara), verifikasi dan validasi data calon penghuni huntara, penyiapan lahan dan pembangunan huntara, dan pemindahan pengungsi dari lokasi pengungsian ke huntara.

Sementara itu, Plt Bupati Lampung Selatan, Nanang Ermanto, melaporkan jumlah korban meninggal akibat tsunami berjumlah 118 orang, korban luka-luka sejumlah 1.555 orang, dan korban hilang 7 orang.

Meski masih dalam fase tanggap darurat, Nanang menyampaikan bahwa diupayakan masyarakat secepatnya akan mendapatkan bantuan hunian tetap sesuai arahan Presiden.

BNPB juga menyampaikan, bahwa desa-desa yang rawan bencana ke depan akan diperkuat menjadi desa tangguh bencana.

Terkait kesiapsiagaan, Sonny menyampaikan agar masyarakat tetap diminta mengungsi dari pantai, sekurang-kurangnya 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat, sesuai aturan Perpres Nomor 51 Tahun 2016.

Kemenko PMK juga meminta Pemda dan BPBD, agar segera menyusun rencana siaga darurat, yang berisi penetapan jalur dan lokasi evakuasi, mekanisme koordinasi evakuasi, dan edukasi kesiapsiagaan bencana kepada masyarakat.

Soal penanganan pengungsi, agar BNPB dan Kementerian Sosial memastikan pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi sebaik-baiknya.

Terkait huntara, saat ini ada dua pilihan yang bisa diambil masyarakat, yaitu dibangunkan huntara atau disewakan rumah.

Namun, terlebih dahulu Pemda harus mendata penerima manfaat dan disahkan oleh bupati.

Demikian pula dengan kebutuhan pemenuhan jaminan hidup. Seperti halnya bencana NTB dan Sulteng, bantuan stimulan rumah juga akan diberikan oleh Pemerintah, dengan besaran Rp50 juta untuk rumah rusak berat, Rp 25 juta untuk rumah rusak sedang, Rp 10 juta untuk rumah rusak ringan.

Badan Geologi Kementerian ESDM, juga diharapkan dapat segera menyampaikan peta rawan bencana berdasarkan kajian geologi. Peta tersebut disampaikan ke Kementerian ATR, sebagai dasar menyusun perbaikan rencana tata ruang wilayah untuk mengurangi risiko bencana dalam jangka panjang. (Ant)

Baca Juga
Lihat juga...