Pemkab Sikka Pecat Lima PNS, Seorang Lainnya Diberhentikan dari Jabatan

Editor: Mahadeva

533

MAUMERE – Pemerintah Kabupaten Sikka, memecat lima Aparatur Sipil Negara (ASN). Pemecatan dilakukan, karena terlibat kasus korupsi dan telah menjalani hukuman.

“Memang benar ada ASN yang diberhentikan tidak dengan hormat, berdasarkan suat keputusan bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Kepala BKN tertanggal 13 September 2018,” ungkap Martha Huberty Pega, Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Sikka, Selasa (8/1/2019).

Tindakan diambil, sesuai SK No.182/6597/SJ, No.15/2018, dan No.153/KEP/2018, tentang Penegakan Hukum terhadap PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan.

“Pemberhentian dengan tidak hormat sebagai ASN dilakukan oleh pejabat pembina kepegawaian atau bupati, wali kota dan pejabat yang berwenang atau sekretaris daerah. Bupati dan sekda harus melaksanakan keputusan ini, sebab jika tidak maka keduanya yang akan diberikan sanksi,” terangnya.

Dari lima ASN yang terkena sanksi tersebut, ada empat ASN terlibat dalam kasus Pengadaan Pakaian Linmas. Mereka adalah, AA, DD, KT, dan PP. Sementara seorang lainnya berinisial TA, terlibat dalam kasus Rekayasa Dana Pajak Bumi dan Bangunan. Seorang lainnya berinisial WW, diberhentikan dari jabatan sesuai PP No.53/2010, tentang Disiplin PNS.

“Masyarakat yang mengetahui adanya ASN yang melanggar disiplin sesuai dengan aturan tersebut, bisa melaporkannya ke BKD Sikka dilengkapi dengan bukti kuat. Dengan demikian ASN tersebut akan diperiksa oleh inspektorat dan bila melanggar aturan maka bupati bisa menjatuhkan sanksi kepadanya,” tambahnya.

Kelima ASN yang dipecat tersebut, telah dipanggil bupati, dan diberikan penjelasan, pada Jumat (4/1/2019) lalu. Dan surat pemberhentian sudah disampaikan kepada yang bersangkutan.

Bupati Sikka, Fransiskus Roberto Diogo, menjelaskan, memang langkah tersebut diambil berdasarkan SKB 3 menteri. Untuk Kabupaten Sikka, terdapat lima ASN, sementara untuk Provinsi NTT ada 36 ASN yang dipecat. “Ini kan keputusan dari pusat, dan saya sebagai bupati hanya menjalankan saja apa yang sudah diputuskan. Saya tidak bisa berkomentar lebih jauh sebab, kasihan keluarga mereka, apalagi mereka juga sudah menjalani hukuman,” tuturnya.

Sebagai bupati, Dirinya sudah mengimbau kepada semua ASN, agar bekerja dengan hati-hati. Risiko pemecatan akan terjadi, sehingga harus bekerja lebih hati-hati dan jangan melakukan kesalahan.

Baca Juga
Lihat juga...