Pemprov Babel Fokus Tangani Kasus Kekerdilan

189
Ilustrasi -Dok: CDN

PANGKALPINANG – Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), memfokuskan penanganan kasus anak memiliki tinggi badan lebih rendah dari standar usianya atau kekerdilan, di 20 desa di Kabupaten Bangka dan Bangka Barat.

“Kami sangat konsen dan membentuk tim penanganan kekerdilan di 20 desa tersebut,” kata Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Babel, Mulyono, di Pangkalpinang, Minggu (13/1/2019).

Ia mengatakan, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), menetapkan 20 desa di Provinsi Kepulauan Babel, kekerdilan.

Bapenas pada 2018 menemukan 10 kasus kekerdilan di Kabupaten Bangka Barat, dan pada awal 2019 ditemukan 10 kasus di Kabupaten Bangka.

“Penanganan dan intervensi kekerdilan ini tidak mudah, karena dimulai dari ibu hamil hingga sampai bayi usia dua tahun, dan ini terkait gizi, ekonomi keluarga maupun asupan, karena bila gizi dan asupan makanan kurang di keluarga tersebut, maka akan meningkatkan kasus kekerdilan,” ujarnya.

Selain itu, kasus kekerdilan ini juga disebabkan lingkungan, ketersediaan air bersih, rumah sehat dan pola hidup bersih, sehat masyarakat dan pola asuh anak yang kurang baik, serta penyakit penyerta atau bawaan anak.

“Penanganan kasus kekerdilan membutuhkan kerja sama lintas sektoral, dan membutuhkan waktu cukup lama dalam meningkatkan kualitas kesehatan dan kesejahteraan masyarakat kurang mampu,” katanya.

Menurut dia, kasus kekerdilan saat ini masih diukur dari tinggi per berat badan anak, artinya berat badan dibanding umur anak. Pada hal ini, pendek seorang anak itu tidak masalah, pendek tetapi otak anak tersebut cerdas, karena faktor keturunan.

“Seharusnya pengukuran kekerdilan ini dari tumbuh dan berkembang anak,” tandas Mulyono. (Ant)

Baca Juga
Lihat juga...