Pemprov Bali Terbitkan Peraturan Pemasaran dan Pemanfaatan Produk Lokal

Editor: Satmoko Budi Santoso

255

BANGLI – Pemerintah Provinsi Bali mengeluarkan kebijakan strategis berupa Peraturan Gubernur Bali Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pemasaran dan Pemanfaatan Produk Pertanian, Perikanan dan Industri Lokal Bali yang terdiri dari 14 Bab dan 30 Pasal.

Gubernur Bali, Wayan Koster, mengatakan, Pergub ini bertujuan untuk menjadi panduan dalam memberikan kepastian dan kesinambungan dalam Pemasaran dan Pemanfaatan Produk Pertanian, Perikanan dan Industri Lokal Bali.

Gubernur Bali juga mengatakan, peraturan ini sesuai dengan visi ”Nangun Sat Kertih Loka Bali” dengan misi mewujudkan kemandirian pangan, meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian, perikanan serta industri kerajinan rakyat.

Hal ini disampaikan pada acara sosialisasi pergub tersebut yang juga dihadiri oleh Wagub Cok Ace, Sekda Dewa Indra, Kepala Perwakilan BI Provinsi Bali, Kepala OJK Regional 8 dan stake holders di bidang pariwisata serta pertanian yang mengapresiasi positif kehadiran Pergub yang berpihak kepada rakyat tersebut.

Gubernur Bali Wayan Koster.-Foto: Sultan Anshori.

”Antara pariwisata dengan pertanian memang harus dipertemukan, diberdayakan dan disinergikan sebagai strategi dalam membangun perekonomian Bali. Guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Khususnya para petani, nelayan, dan pelaku serta pegiat industri lokal Bali,” kata Gubernur Koster, di sela-sela Sosialisasi dan Peresmian Implementasi Pergub No 99 Tahun 2018 di Desa Pengotan, Kabupaten Bangli, Senin (7/1/2019).

Selain memberikan kepastian pemasaran, Pergub ini, kata Gubernur asal Buleleng ini, juga bertujuan untuk memberikan kepastian harga jual terhadap produk pertanian, perikanan, dan industri lokal Bali.

Pergub ini juga akan mengatur tata niaga produk pertanian, perikanan, dan industri lokal Bali yang berpihak kepada masyarakat Bali, meningkatkan kuantitas, kualitas dan kontinuitas produksi sehingga meningkatkan lapangan kerja, meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Salah satu yang diatur dalam Pergub ini adalah mewajibkan toko swalayan membeli dan menjual dengan besaran masing-masing produk tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan serta peternakan paling sedikit 60 % dari total volume produk yang dipasarkan.

Selain itu produk perikanan lokal Bali dan industri lokal Bali paling sedikit 30 % dari total volume produk yang dipasarkan. Pergub ini juga mewajibkan hotel, restoran, catering dan toko swalayan bermitra dengan petani, UMKM, dan koperasi.

“Untuk memastikan pemasaran dan pemanfaatan produk pertanian, perikanan dan industri lokal Bali agar dapat berjalan dengan baik, maka Pemerintah Provinsi Bali akan melakukan pembinaan dan pengawasan dengan membentuk tim yang anggotanya dari unsur instansi vertikal, perangkat daerah, provinsi dan kabupaten/kota. Serta akademisi dan asosiasi,” pungkas politisi senior PDIP ini.

Baca Juga
Lihat juga...