Pemprov DKI Sikapi Putusan MA Terkait Penghentian Swastanisasi Air

Editor: Makmun Hidayat

259

JAKARTA — Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, mengaku belum menerima salinan putusan Mahkamah Agung (MA) tentang penghentian swastanisasi air,  yang mengabulkan Peninjauan Kembali (PK) Kementerian Keuangan.

Menurut Anies, Pemprov DKI Jakarta hingga kini belum menerima salinan putusan MA pada 30 November 2018. Sambil menunggu salinan putusan itu untuk membuat keputusan, lanjut Anies, Pemprov DKI terus berkomunikasi dengan pihak swasta terkait langkah-langkah yang telah disusun tim tata kelola air Jakarta.

“Kami akan terus bicara dengan private sector, karena tidak ada larangan untuk terus melakukan pembicaraan terkait dengan rencana kami yang kemarin,” ucap  Anies di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Senin (28/1/2019).

Anies mengatakan dirinya masih belum tahu seberapa besar dampak yang bisa ditimbulkan dari putusan MA tersebut. Dia mengklaim Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga belum memperoleh salinan putusan itu. Oleh karena itu, kata Anies, Pemprov DKI belum mengambil keputusan.

“Ketika ada keputusan dari MA terkait dengan privatisasi, kami langsung menyiapkan tim untuk menyiapkan fase-fase transisinya dan sebetulnya sudah hampir final,” ucap Anies.

Anies mengaku tengah berhati-hati dalam menjalankan putusan MA tersebut. Dia tak ingin Pemprov DKI Jakarta dituntut terkait pelaksanaan putusan itu.

“Kalau dituntut dan kalah, kalau kalah itu ongkosnya mahal sekali untuk rakyat. Pelayanannya terhenti kemudian biaya kompensasi yang harus dikeluarkan tidak terprediksi angkanya,” paparnya.

Meskipun demikian, Anies menyatakan pembahasan tentang penghentian swastanisasi air masih berjalan dan belum dihentikan.

“Pembahasan masih relevan dan pembicaraan juga sudah berjalan. Cuma seperti yang saya katakan tadi, sampai semuanya final, baru saya umumkan. Sekarang belum final, lagi di tengah-tengah jalan, tahu-tahu ada putusan itu,” ungkapnya.

Setelah putusan MA tentang penghentian swastanisasi air di Jakarta muncul pada 10 April 2017, Anies menjelaskan Pemprov DKI segera merancang langkah-langkah untuk melaksanakannya.

“Tujuan kami adalah satu, yakni pemenuhan air bersih sebagai hak dasar warga. Itu harus bisa ditunaikan karena ini prioritas,” ujar Anies.

Selain itu dia menilai pengelolaan air di DKI Jakarta memang harus dikembalikan ke pemerintah, karena perusahaan swasta yang selama ini menjadi mitra PAM Jaya tidak menunjukkan kinerja dengan baik.

Dia menilai, dalam 20 tahun terakhir, kinerja PT PAM Lyonnaise Jaya (Palyja) dan PT Aetra Air Jakarta (dua mitra PAM Jaya) tidak menghasilkan perbaikan pada kualitas air di DKI Jakarta.

“Kami tidak menyaksikan pertumbuhan. Karena itulah kenapa kami menargetkan peningkatan sampai dengan 25 persen dalam RPJMD. Kami menyaksikan ini tidak berjalan dengan baik,” kata Anies.

Sebagaimana diketahui, putusan MA mengabulkan Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait swastanisasi air.

MA menyatakan para tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum karena menyerahkan kewenangan pengelolaan air Jakarta kepada pihak swasta.

Hal itu terwujud dalam Pembuatan Perjanjian Kerja Sama (PKS) tertanggal 6 Juni 1997, yang diperbarui dengan PKS tertanggal 22 Oktober 2001 yang tetap berlaku dan dijalankan hingga saat ini.

Menkeu mengajukan PK atas putusan MA Nomor 31 K/Pdt/2017 tentang swastanisasi air pada 22 Maret 2018. Lalu pada 30 November 2018, PK tersebut dikabulkan oleh MA. Namun, hingga kini masih dalam proses minutasi sehingga amar putusan masih belum diterbitkan.

Sebelumnya, Koalisi Masyarakat Menolak Swastanisasi Air Jakarta (KMMSAJ) mendesak Anies untuk segera menjalankan putusan MA soal swastanisasi air. Salah satu opsinya, Anies disarankan untuk mengambil langkah terminasi kontrak atau memutus langsung kontrak dengan Palyja dan Aetra.

“Terminasi kontrak adalah pilihan terbaik untuk mengambil alih karena dapat meminimalisasi kerugian negara,” ujar pengacara publik KMMSAJ Tommy Albert di kantor LBH Jakarta, Minggu (27/1/2019).

Selain terminasi kontrak, opsi lainnya adalah pembelian saham Palyja dan Aetra, menunggu hingga perjanjian kerja sama berakhir, renegosiasi kontrak, hingga privatisasi PAM Jaya dan memberikan sahamnya kepada Palyja dan Aetra.

Baca Juga
Lihat juga...