Penanganan Darurat Bencana di Sulsel Masih Dilakukan

Editor: Koko Triarko

228
Sutopo Purwo Nugroho,Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, -Dok: CDN

JAKARTA – Guna mempermudah dan mempercepat penanganan bencana banjir, longsor, puting beliung, dan abrasi di wilayah Sulawesi Selatan, Gubernur telah menetapkan status tanggap darurat selama 14 hari, sejak 23 Januari 2019 hingga 6 Februari 2019. Status tanggap darurat dapat diperperpanjang sesuai kondisi di lapangan. 

“Dengan penetapan status darurat oleh Gubernur, maka ada kemudahan akses, baik penggunaan anggaran dari alokasi belanja tak terduga di APBD dan penggunaan dana siap pakai di BNPB. Selain itu, juga kemudahan akses pengerahan personel, logistik, peralatan, pengadaan barang dan jasa, dan adminsitrasi. Intinya adalah agar penanganan dampak bencana dapat dilakukan cepat, tepat dan akurat,” kata Sutopo Purwo Nugroho,Kepala Pusat Data Informasi dan Humas BNPB, di Jakarta, Senin (28/1/2019).

Penanganan darurat, kata Sutopo, masih terus dilakukan di Sulsel. Evakuasi, pencarian dan penyelamatan korban, penanganan pengungsi, perbaikan sarana dan prasarana dilakukan.

Bencana banjir, longsor dan putting beliung terjadi di 201 desa di 78 kecamatan, tersebar di 13 kabupaten/kota, yaitu di Kabupaten Jeneponto, Maros, Gowa, Kota Makassar, Soppeng, Wajo, Barru, Pangkep, Sidrap , Bantaeng, Takalar, Selayar, dan Sinjai.

“Dampak bencana per 28 Januari 2019 tercatat 69 orang meninggal, 7 orang hilang, 48 orang luka-luka, 9.429 orang mengungsi. Kerusakan fisik meliputi 559 unit rumah rusak (33 unit hanyut, 459 rusak berat, 37 rusak sedang, 25 rusak ringan, 5 tertimbun), 22.156 unit rumah terendam, 15,8 km jalan terdampak, 13.808 Ha sawah terdampak, 34 jembatan, 2 pasar, 12 unit fasilitas peribadatan, 8 Fasilitas Pemerintah, dan 65 unit sekolah,” ujarnya.

Sebagian besar banjir sudah surut di daerah. Sebagian pengungsi sudah pulang ke rumahnya, namun sebagian masih tinggal di pengungsian.

Masyarakat yang berada di pengungsian karena rumahnya rusak berat, masyarakat merasa lebih nyaman di pengungsian, karena takut adanya banjir dan longsor susulan.

“Masyarakat memerlukan bantuan untuk membersihkan lumpur dan material dari banjir dari rumahnya. Selain tenaga relawan dan aparat untuk membersihkan lumpur, juga memerlukan peralatan rumah tangga dan peralatan untuk membersihkan lumpur,” ungkapnya.

Dalam kunjungan Wakil Presiden yang didampingi Kepala BNPB, Menteri PUPR dan Menteri Sosial pada 26 Januari 2019, beberapa hal yang disampaikan di antaranya; BNPB dan BPBD akan mengatasi hal-hal yang terkait dengan percepatan penanganan dampak bencana banjir dan longsor di Sulsel, BNPB segera membantu pendanaan perbaikan rumah yang rusak akibat bencana.

“Kementerian/lembaga terkait membantu perbaikan dan pembangunan infrastruktur dan sarana umun, penanganan pengungsi harus dilakukan dengan kebutuhan dasar pengungsi harus dicukupi, BNPB akan membantu percepatan pemulihan daerah konservasi, dengan penanaman pohon atau bibit tanaman,” jelas Sutopo.

Di samping itu, lanjut Sutopo, Perlu law enforcement dan penertiban serta langkah-langkah penataan jenis tanaman, seperti jagung, sayur-sayuran diganti dengan tanaman kopi, jambu mete, kakao, sehingga dapat menjaga lingkungan dari banjir dan longsor. BNPB dan BPBD membantu peralatan pembersihan sumur masyarakat yang tercemar dengan mesin pompa.

“Kerugian dan kerusakan akibat bencana segera dihitung, dan ke depan perlu penataan dan penertiban kawasan konservasi, mengubah pola pemanfaatan ruang DAS dengan tanaman yang mempunyai nilai ekonomis dan ekologis. Untuk itu, perlu koordinasi dengan kementerian/lembaga terkait, sehingga jelas kebijakan yang diterapkan,” sebut Sutopo.

Baca Juga
Lihat juga...