Pencairan Jaminan Hidup Korban Gempa NTB Tunggu Kemenkeu

Ilustrasi -Dok: CDN

JAKARTA – Bantuan jaminan hidup bagi korban gempa bumi di Nusa Tenggara Barat (NTB), pencairannnya masih menunggu Kementerian Keuangan.

“Jadup (jaminan hidup) masih diproses BNPB ke Kemenkeu. Kami gunakan dana siap pakai untuk jadup,” kata Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial, Harry Hikmat, Rabu (9/1/2019).

Dia menjelaskan, penyaluran jaminan hidup memerlukan pendataan pemda setempat. Hal itu, untuk memastikan jumlah korban berdasarkan nama dan alamat. Biasanya data diusulkan pemda kepada pemerintah pusat. Jaminan hidup untuk korban gempa di NTB, diberikan sebesar Rp10 ribu per orang per hari. Bantuan tersebut, diberikan maksimal selama tiga bulan. Jaminan tersebut untuk membantu masyarakat karena pascabencana biasanya aktivitas warga terhenti, termasuk sumber pendapatannya.

Dengan jaminan tersebut, harapannya, warga bisa terjamin kebutuhan hidupnya. Saat ini, empat kabupaten di NTB, sudah menyerahkan data penerima jaminan hidup. Data tersebut juga sudah terverifikasi. Di Kota Mataram dengan penerima 2.063 Kepala Keluarga (KK) atau 7.642 jiwa. Kabupaten Lombok Tengah dengan 205 KK atau 650 jiwa, Lombok Barat dengan 967 KK atau 3.380 jiwa dan Sumbawa Barat dengan 1.909 KK atau 7.427 jiwa.

Sementara untuk daerah lainnya yang juga terdampak, seperti Kabupaten Lombok Timur, data korban masih pada tahap verifikasi ulang. Gempa bumi dengan magnitudo 7 SR mengguncang Lombok, NTB pada Minggu (5/10/2018). BMKG mengeluarkan peringatan dini tsunami. Gempa tersebut juga merupakan gempa utama dari rangkaian gempa yang terjadi sebelumnya pada akhir Juli 2018.

Akibat gempa tersebut dan beberapa kali gempa susulan yang merusak, sebanyak 515 orang meninggal dunia, rumah rusak mencapai 73.843 unit, sementara ada 798 fasilitas umum dan sosial yang terdampak gempa. (Ant)

Lihat juga...