Pencairan Tabur Puja Diwarnai Pemalsuan Tanda Tangan

Editor: Mahadeva

296
Manager Tabur Puja  KSU Dewantara Ranah Minang Padang Margono Okta/Foto: M. Noli Hendra

PADANG – Koperasi Serba Usaha Dewantara Ranah Minang (KSU Derami) Padang, tidak menampik adanya praktik kecurangan dalam proses pengajuan pinjaman modal usaha. Hal tersebut dialami pada program Tabur Puja, yang ada di setiap Pos Pemerdayaan Keluarga (Posdaya).

Manajer Tabur Puja Padang, Margono Okta, mengatakan, persoalan pemalsuan tanda tangan anggota di Padang juga pernah terjadi, namun tidak begitu banyak. Akibatnya, pengurus KSU Derami memilih untuk membekukan pencairan pinjaman Tabur Puja.

Menurutnya, pernyataan dari Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Kencana Bkkbn Kabupaten Solok, mengenai pemalsuan tanda tangan, yang juga terjadi di koperasi tersebut, bukanlah hal baru. Di Padang, meski terjadi pemalsuan tanda tangan, tidaklah separah kondisi Tabur Puja yang di Kabupaten Solok. Seingatnya, ada satu Posdaya yang melakukan tindakan tidak baik itu, yakni Posdaya Harapan Ibu, yang berada di Kelurahan Limau Manih Selatan, Kecamatan Pauh, Padang.

“Di sana langsung pengurus Posdaya-nya yang bermain. AK (Asisten Kredit) kita dapat data-data pengajuan pinjaman modal usaha itu benar-benar dari masyarakat, akibatnya AK memberikan pencairan. Nyatanya, hanya data-data palsu, hal itu diketahui setelah terjadinya tunggakan, yang membuat AK turun ke rumah-rumah warga yang ada dalam data itu,” ujarnya, Kamis (31/1/2019).

Setelah didatangi, ternyata warga mengaku tidak pernah mengajukan pinjaman Tabur Puja. Dengan kondisi tersebut, AK meneliti persoalan yang ditemui, dan ditemukan yang bermain adalah pengurus Posdaya-nya. “Sebenarnya persoalan itu adalah karakter dari masyarakat itu sendiri. Kalau di Padang tidak parah. Karena sejauh ini seingat saya hanya satu Posdaya itu yang melakukan tindakan pemalsuan tanda tangan anggota,” katanya.

Meskipun tindakan itu tidak benar, Tabur Puja tidak mengambil langkah membawanya ke ranah hukum. Hal ini mengingat, ada komitmen dari oknum terkait, untuk mengembalikan pinjaman. Artinya, mereka bisa dimanfaatkan, dengan konsekuensi tidak lagi menjadi pengurus Posdaya.

Meno menyebut, sejauh ini menghadapi persoalan tersebut, konsekuensinya hanya sebatas memberhentikan pengurus atau oknum yang berbuat kesalahan. Dalam menjalankan Tabur Puja, sedikit banyaknya berkaitan dengan masyarakat dan sosial. Apalagi, Tabur Puja hadir membantu, bukan menyulitkan masyarakat.

“Tabur Puja hadir kan jelas, mengentaskan kemiskinan melalui permodalan usaha. Masyarakat kurang mampu yang menjadi target Tabur Puja, diharapkan mampu mengubah ekonomi keluarga dengan cara melakukan sebuah usaha, baik itu usaha mikro maupun usaha kecil,” sebutnya.

Dengan adanya sanksi tegas, yang diberikan kepada Posdaya Harapan Ibu, dapat menjadi pelajaran bagi Posdaya lain. Terutama masyarakat yang menjadi ketua kelompok, supaya tidak melakukan tindakan kecurangan. Meno menyebut, meskipun pendanaan Tabur Puja yang berasal dari Yayasan Damandiri bukanlah dana negara, namun yang namanya meminjam, sudah sepatutnya dikembalikan. Sesuai dengan ketentuan peminjaman dana yang berlaku di KSU Derami Padang.

“Intinya kita di KSU Derami menginginkan masyarakat benar-benar terbantu. Terbantu maksudnya, bisa memiliki modal dalam mengembangkan usaha. Meski usaha yang kecil, setidaknya dapat membantu sedikit demi sedikit pemasukan bagi keluarga,” tegasnya.

Pinjaman modal usaha di Tabur Puja Padang beragam, mulai dari pinjaman pertama sebesar Rp1juta hingga Rp2 juta. Apabila lancar dalam pembayaran, maka bisa dilanjutkan dengan pinjaman ke dua sebanyak Rp3 juta, dan dilanjutkan ke tingkat selanjutnya Rp4 juta hingga Rp5 juta.

Lihat juga...