Pengembangan LTJ Butuh Regulasi Pemerintah

Editor: Mahadeva

212
Kepala PTBGN, Ir.  Yarianto Sugeng Budi Susilo - Foto Ranny Supusepa

JAKARTA – Pusat Teknologi Bahan Galian Nuklir (PTBGN) Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan) mendorong inventarisasi bahan galian mineral. Terutama untuk mineral Logam Tanah Jarang (LTJ). Upaya tersebut, untuk mendorong pengembangan teknologi pendayagunaan sumber daya mineral Indonesia. Agar LTJ dapat menjadi salah satu pendukung industri di Indonesia. 

Logam tanah jarang atau LTJ, merupakan 17 unsur kimia yang terdiri dari 15 unsur lantanida, ditambah dengan skandium dan yttrium. Logam ini antara lain adalah lanthanum, cerium dan neodymium. Kepala PTBGN, Ir. Yarianto Sugeng Budi Susilo, menyatakan, permintaan pasar LTJ meningkat 10 persen setiap tahunnya. Saat ini, pasar LTJ dikuasai oleh Cina yang menguasai 96 persen.

“LTJ ini memiliki manfaat untuk membentuk baja high strength, low alloy, baja karbon tinggi dan super alloy yang sangat dibutuhkan dalam berbagai industri high tech saat ini. Dan LTJ juga mampu menghasilkan neo magnet. Aplikasinya pada industri, misalnya untuk pembuatan layar handphone, bahan baku mesin mobil dan bahan baku cat,” tutur Yarianto saat ditemui di Kantor Pair Batan, Jumat (11/1/2019).

Pasir Monasit,  salah satu sumber terbesar LTJ dan salah satu LTJ Oksida hasil pengolahan Batan – Foto Ranny Supusepa

Proses pemanfaatan LTJ membutuhkan dukungan pemerintah dalam hal regulasi. Yaitu dalam hal pengolahan dan pemodalan.  Menurut data ESDM, tingkat margin error spekulatif, kandungan LTJ yang dimiliki Indonesia itu sekira 3 miliar ton.

“Tapi itu baru perkiraan. Kalau perhitungan pasti, baru dari IUP Timah, yaitu 180 ribu ton. Karena itu, PTBGN sangat mendorong untuk dilakukan inventarisasi secara bertahap. Dan tidak dilakukan hanya untuk LTJ saja. Melainkan semua mineral ikutan guna mengefisiensikan biaya,” tambahnya.

Keterlibatan Batan, dimulai dari regulasi UU No.4/2009, yang menyebut, monasit termasuk dalam kelompok radioaktif. Secara tidak langsung, Batan akhirnya memiliki peran dalam melakukan penginventarisasian LTJ.  Batan sudah melakukan eksplorasi mineral mengandung radioaktif di beberapa wilayah Indonesia.

Diantaranya, Kalimantan sejak 1969, Sulawesi maupun di Biak. “Tapi kami memahami bahwa untuk pengolahan LTJ ini, membutuhkan kolaborasi dari semua K/L. karena itu, di 2016, kami mulai berbicara dengan K/L lainnya untuk proses pengembangan industri berbasis logam tanah jarang,” paparnya.

Di 2018, muncul empat Kelompok Kerja (Pokja), yang didasarkan pada Permen Industri No.236/2018.  Yaitu kelompok, inventarisasi, proses dan pengolahan, aplikasi serta kebijakan dan strategi. PTBGN sendiri terlibat pada tiga pokja selain aplikasi.  Regulasi dari pemerintah terkait pengelolaan LTJ, dianggap sangat penting keberadaannya. Keberadaanya, untuk mengatur pemanfaatan LTJ dan juga alur distribusinya.

“LTJ ini merupakan mineral yang sangat berharga saat ini. Di Indonesia, pengolahannya belum diatur regulasi sehingga membuka peluang untuk LTJ ditransaksikan dalam kondisi mentah. Padahal,  jika dijadikan LTJ oksida atau elemen, maka nilainya akan jauh lebih tinggi. Untuk itulah regulasi dibutuhkan,” pungkasnya.

Baca Juga
Lihat juga...