Peran Camat di Sikka, Awasi Dana Desa

Editor: Satmoko Budi Santoso

MAUMERE – Para camat di 21 kecamatan di Kabupaten Sikka yang selama ini memiliki peran terbatas, kini diberi kewenangan luas mengawasi pemerintah desa termasuk mengontrol dan memberikan rekomendasi soal penggunaan dan pengelolaan dana desa, sesuai dengan aturan yang ada.

“Selama ini para camat tidak terlalu berperan dalam memberikan rekomendasi dan mengontrol penggunaan dana desa. Kami sedang membuat surat keputusan bupati soal ini, sehingga pihak kecamatan bisa langsung bekerja di bulan Januari ini,” sebut Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Sikka, Robertus Ray, Senin (14/1/2019).

Dikatakan Robert, sapaannya, dengan kewenangan ini, maka aparat pemerintahan desa berkonsultasi dahulu dengan pihak kecamatan sebelum berurusan dengan dinas PMD. Dengan begitu, jalur birokrasi diperpendek dan waktu pun lebih singkat, daripada semua kepala desa harus datang konsultasi ke dinas PMD Sikka.

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Sikka Robertus Ray. Foto: Ebed de Rosary

“Camat juga diberi kewenangan untuk melantik para kepala desa dan BPD sehingga mereka juga memiliki kewajiban untuk mengontrol penyelenggaraan pemerintahan di desa. Di Sikka ada 147 desa yang tersebar di 21 kecamatan dan jumlahnya sangat banyak,” ungkapnya.

Apalagi banyak desa, kata Robert, yang berada di pedalaman dan kesulitan akses informasi serta transportasi. Kalau harus ke kota Maumere, tentu membutuhkan waktu dan dana yang besar termasuk harus menginap bila urusan belum selesai.

“Nantinya setelah ada rekomendasi dari camat, maka kita akan mengecek dan tentunya pekerjaan jadi lebih cepat. Dengan begitu, diharapkan agar penyerapan dana desa bisa meningkat.  Bahkan bila perlu mencapai 100 persen. Sebab sayang bila dana tersebut tidak dipergunakan semua,” ucapnya.

Selain itu, camat juga bisa mengetahui apa saja yang terjadi di desa. Termasuk konflik antara sesama perangkat desa maupun antara kepala desa dan BPD. Camat lebih mudah menyelesaikan sebab memahami persoalan yang terjadi.

“Kalau semua permasalahan di desa dibawa ke kami seperti selama ini, maka pekerjaan kami akan semakin bertambah dan tidak fokus mengawasi pemerintahan desa. Mudah-mudahan dengan adanya kebijakan ini, maka desa bisa lebih cepat berkembang,” ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Desa Pemana, Kecamatan Alok, La Ampo, mengaku, pihaknya sudah mengetahui kebijakan ini dan memberikan apresiasi. Selama ini semua permasalahan di desa langsung dibawa ke dinas PMD sehingga membutuhkan waktu lama untuk mengatasi.

“Saya mengapresiasi langkah ini, sebab selama ini seperti asistensi dana desa, semua kepala desa harus ke dinas PMD sehingga harus antri dan butuh waktu lama. Kami yang di pulau ini, terpaksa tidak bisa langsung pulang. Sebab urusan terkadang belum selesai diurus sehari saja,” terangnya.

Selain buang waktu, tegas La Ampo, tentunya membutuhkan dana tambahan untuk transportasi, biaya makan minum dan tempat menginap. Namun camat juga tentunya harus memahami undang-undang tentang desa dan aturan lainnya sehingga apa yang direkomendasikan tidak bermasalah.

“Tentunya pihak kecamatan harus mendapatkan pelatihan soal dana desa dan penggunaannya. Termasuk juga soal kewenangan desa yang mana saja yang tidak boleh diintervensi oleh camat,” tegasnya.

Lihat juga...