Peraturan Kemenhub Ini Picu Dampak Buruk Pariwisata

Editor: Satmoko Budi Santoso

PADANG – Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 185 Tahun 2015 Tentang Standar Pelayanan Penumpang Kelas Ekonomi Angkutan Udara Niaga Berjadwal Dalam Negeri, mengusik Asosiasi Perusahaan Perjalanan Indonesia (ASITA) Sumatera Barat.

Peraturan itu disebut dapat merugikan pariwisata dan juga ASITA.

Ketua ASITA Sumatera Barat, Ian Hanafiah, mengatakan, peraturan dari Kemenhub itu, dapat memberikan situasi pariwisata yang kurang kondusif. Bahkan, dikhawatirkan wisatawan domestik dapat beralih ke internasional, dan hal itu dapat turut membuat agen perjalanan jadi terancam tutup kantor.

Hal yang membuat dapat berdampak buruk kepada pariwisata, karena akan terjadi pola pikir wisatawan domestik untuk yang sebelumnya mendatangi sejumlah lokasi wisata yang ada di Indonesia, beralih ke luar negeri. Hal itu hanya akan menguntungkan pariwisata luar negeri.

Alasan yang membuat peraturan itu kurang tepat, karena persoalan peraturan Kemenhub tersebut, melihat ke maskapai penerbangan kelompok full service paling banyak 20 kg tanpa dikenakan biaya, kelompok medium service, paling banyak 15 kg tanpa dikenakan biaya, dan kelompok no frills service seperti Lion Air dan Wings Air dapat dikenakan biaya.

“Nah di sini tidak dapat dipungkiri bahwa cukup banyak masyarakat atau wisatawan domestik yang menggunakan maskapai penerbangan kelompok no frills service seperti Lion Air. Kini Lion Air bagasi harus berbayar,” katanya, Rabu (9/1/2019).

Maskapai full service yang dimaksud, seperti PT. Garuda Indonesia dan PT. Batik Air, lalu medium service seperti PT. Trigana Air service, PT. Travel Express, PT.  Sriwijaya Air, PT. NAM Air dan PT. Transnusa Air Service, kemudian no frills service yaitu PT. Lion Air, PT. Wings Air, PT. Indonesia AirAsia, PT. Indonesia AirAsia Extra, PT. Citilink Indonesia dan PT. Asi Pudjiastuti Aviation.

“Kalau melihat aturan dari Kemenhub tersebut, terutama soal bagasi yang harus berbayar, dapat berdampak buruk kepada pariwisata dan pelaku Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Tentu minat wisatawan untuk membeli oleh-oleh jadi menurun. Begitu juga dengan pariwisata, wisatawan hanya dapat sekadar foto-foto saja, lalu pulang. Jika begitu, dimana menariknya untuk berwisata tanpa ada berbelanja,” ujarnya.

Selain itu, ia menyatakan, alasan yang membuat ASITA berpikir bisa berdampak buruk terhadap pariwisata, karena hal ini berkaitan dengan kunjungan wisatawan domestik.

Seperti halnya di Sumatera Barat, dimana pemerintah daerahnya terus mempromosikan pariwisata. Namun dengan adanya peraturan dari Kemenhub tersebut, promosi yang dilakukan tidak mendapat respon yang bagus. Persoalan itu bukan tidak minat, tapi biaya untuk datang ke Sumatera Barat terlalu mahal.

“Kita kan tahu hampir sebagian besar yang membawa wisatawan ke daerah itu, seperti ke Sumatera Barat adalah agen perjalanan yang tergabung di ASITA. Jika semuanya serba biaya yang besar, pariwisata bakal merosot dan imbasnya juga ke ASITA,” sebutnya.

Ian menjelaskan, sesuai dengan peraturan Kemenhub itu, yang menyinggung persoalan bagasi berdasarkan kelas penerbangan maskapai, dan masalah mahalnya harga tiket pesawat full service, akan membuat wisatawan domestik beralih ke luar negeri. Jika pun menggunakan maskapai penerbangan kelompok no frills service, bagasinya juga harus bayar.

Artinya, butuh biaya yang besar bagi seorang wisatawan untuk membayar bagasi, supaya barang bawaan dan oleh-oleh yang telah dibelinya itu dapat dibawa. Hal ini, jelas akan membuat wisatawan berpikir seribu kali untuk melakukan perjalanan domestik.

Dikatakannya, tidak dapat dipungkiri untuk masyarakat sendiri lebih memilih penerbangan dengan harga tiket yang agak murah, dan bisa membawa barang yang banyak. Namun kini, seperti yang diberlakukan di maskapai penerbangan Lion Air, bagasi haruslah berbayar. Padahal jelas, Lion Air adalah maskapai penerbangan yang memiliki harga tiket yang cukup terjangkau.

“Kalau harus bayar mahal, mendingan melakukan perjalanan ke luar negeri. Nah jika ini yang dipikirkan oleh masyarakat dan benar-benar terjadi, maka negara tetanggalah yang beruntung akibat dari peraturan Kemenhub tersebut,” ujarnya.

Menurutnya, seharusnya Kemenhub lebih memikirkan dampak dari adanya peraturan tersebut, karena persoalan peraturan angkutan udara akan melibatkan banyak orang, bukan dari pihak penerbangan saja. Ia berharap kepada Gubernur Sumatera Barat dan juga Kementerian Pariwisata RI bisa menyampaikan kondisi itu, akibat dari peraturan Kemenhub soal maskapai penerbangan dalam negeri.

Ian juga mengatakan, masalah dengan maskapai penerbangan tentang harga tiket penerbangan domestik sangat mahal, seakan berlaku di Sumatera Barat saja. Karena melihat ke penerbangan domestik lainnya, tidak semahal harga tiket ke Padang.

“Nah kalau melihat sebaliknya, harga tiket ke luar negeri sangat murah. Kondisi ini akan berakibat masyarakat Indonesia tidak lagi berwisata di dalam negeri, melainkan pergi ke luar negeri,” ujarnya.

Untuk tiket mahal itu, berhubungan langsung dengan Garuda Indonesia Group. Bahkan juga ada kebijakan akan memberlakukan “zero commission” bagi travel agent yang sudah puluhan tahun bermitra dan ikut membesarkan Garuda Indonesia Group.

“Kami melihat hal itu akan berakibat pada usaha biro perjalanan berada di ujung tanduk. Bagaimana kami mau hidup lagi,” tegasnya.

Untuk itu, ASITA berharap, pemerintah memberikan solusi dengan diperbolehkan memberlakukan sistem “service charger” atas harga tiket. Intinya, jika tidak segera dilakukan solusinya, akan berakibat fatal untuk pergerakan ekonomi masyarakat dan industri terkait, sebut saja hotel, restoran, travel agent, transportasi, suvenir, UMKM dan multiflyer effect lainnya.

Ia menyebutkan, indikasinya sudah mulai terlihat dengan antisipasi yang dilakukan oleh teman-teman travel agent “untuk bertahan hidup“ dengan menjual paket-paket wisata ke luar negeri karena jauh lebih murah.

“Jika ini dibiarkan maka program pemerintah untuk pariwisata gagal, karena tidak berhasil sejahterakan masyarakat melalui pariwisata. Sementara negara lain sangat diuntungkan tanpa harus bekerja keras, karena orang Indonesia sudah datang ke negaranya,” ucapnya.

Lihat juga...