PLTA di Tapanuli Pertimbangkan Potensi Gempa

169
Ilustrasi PLTA/Foto: Dokumentasi CDN.

JAKARTA – Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) Batang Toru di Tapanuli Selatan, Sumatra Utara, didesain tahan terhadap gempa, mengingat lokasinya berpotensi terdampak sesar di kawasan tersebut.

“Kami sudah merampungkan kajian mitigasi risiko gempa secara menyeluruh, merujuk ketentuan internasional sejak 2017,” kata Tenaga Ahli PT North Sumatra Hydro Energy (NSHE), Didiek Djawadi, di Jakarta, Minggu (13/1/2019).

Aspek kegempaan ini, kata Didiek, sudah disampaikan terbuka dalam banyak kesempatan, baik iven nasional, maupun di tingkat Sumut. Terakhir, pada saat diskusi “Dinamika Tektonik & Potensi Bahaya Gempa Segmen Toru, yang dilaksanakan oleh Ikatan Alumni Institut Teknologi Bandung, bulan lalu, yang dihadiri pemangku kepentingan, akademisi, dan juga kelompok-kelompok masyarakat.

Didiek menekankan, adalah keliru jika menyangka pembangunan proyek sebesar PLTA tidak dilandasi kajian kegempaan. Justru aspek ini sangat serius ditangani, dan melibatkan ahli berkompeten.

Untuk itu, kajian tidak hanya sebatas sesar aktif yang ada di Batangtoru, melainkan mengkompilasi data kegempaan hingga radius 500 kilometer dari lokasi pembangunan PLTA.

“Kami berpegang data dari Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG), United States Geological Survey (USGS) dan lembaga lainnya,” ujar dia.

Kombinasi analisa kejadian gempa sebelumnya dan survei termutakhir, itulah yang menjadi kesimpulan tim ahli. Rekomendasi yang disampaikan sangat mempertimbangkan kemampuan bangunan menerima efek dari potensi gempa itu sendiri.

Terpisah, Ketua Umum Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI), Sukmandaru Prihatmoko, menyatakan, hampir seluruh wilayah Indonesia terdapat patahan (sesar) bumi aktif, kecuali di Kalimantan.

“Ini berarti pembangunan infrastruktur harus mendapat perlakuan khusus untuk meminimalisasi risiko, jika terjadi aktivitas geologi seperti gempa. Ada pekerjaan enginering yang lebih. Misalnya, penguatan bangunan secara teknis sipil, katanya.

Menurut Sukmandaru, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) telah merilis beberapa Standard Nasional Indonesia (SNI) dan kode bangunan yang harus diikuti, sehingga memiliki ketahanan gempa sampai skala tertentu.

“Memang ini akan berdampak pada biaya yang lebih tinggi, tapi mesti kita ikuti,” katanya.

Ditanya soal berapa jarak aman wilayah yang bisa dibangun jika ada patahan yang mencuat ke permukaan (rupture), Sukamandaru mencontohkan, di San Adreas, salah satu kota paling rawan gempa di Amerika Serikat, bangunan bahkan bisa dibangun dengan jarak 15 meter dari garis patahan. (Ant)

Baca Juga
Lihat juga...