Pra Musrenbang Kecamatan Jatisampurna Prioritaskan Infrastruktur

Editor: Mahadeva

286

BEKASI — Kecamatan Jatisampurna, Kota Bekasi, Jawa Barat, memprioritaskan usulan pembangunan fisik di wilayahnya. Hal tersebut menjadi keputusan dalam Pra Musyawarah Rencana Kerja Pembangunan, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Musrenbang RKPD) yang digelar, Kamis (31/1/2019).

Camat Jatisampurna, Abi Hurairoh – Foto M Amin

Kebijakan tersebut akan dibawa ke Musrenbang Kecamatan se-Kota Bekasi. “Dalam pra Musrenbang Kecamatan Jatisampurna, sudah merumuskan penentuan tingkat titik kelurahan untuk masing masing RT/RW dengan tiga kegiatan,” ungkap Camat Jatisampurna, Abi Hurairah, kepada Cendana News, usai pelaksanaan Pra Musrenbang.

Dasar dokumen Pra Musrenbang, mengacu pengajuan usulan dari kelurahan. Kecamatan Jatisampurna memiliki lima Kelurahan, dan setiap kelurahan diberi 20 kegiatan. Jumlah tersebut, di luar usulan dari RT dan RW di masing-masing wilayah. Untuk Kecamatan Jatisampurna, diberi 30 kegiatan di luar pengajuan dari kelurahan. Kegiatan tersebut akan mencover kemungkinan Pokok Pikiran (Pokir) yang belum masuk di kelurahan.

“Prioritas utama Kecamatan di 2020 terkait dengan pembebasan jalan raya kranggan, volumenya sekitar 4.000 yakni 400×10. Kedua untuk usulan tanah pemakaman,” tukasnya.

Khusus untuk pemakaman, kondisi lahan pemakanan yang sudah ada saat ini tidak memadai. Sementara, tidak mungkin seandainya warga Jatisampurna meninggal dimakamkan di Sumur Batu. Untuk itu diharapkan, Pemerintah Kota Bekasi dapat membeli lahan yang ada di Wilayah Jatisampurna untuk dijadikan Tempat Pemakaman Umum (TPU).

Abi Hurairah menyebut, usulan dari kelurahan dalam Pra Musrenbang masih mengenai Infra dan Struktur. Hanya ada dua jenis kegiatan dengan nilai sebesar Rp200 juta, sementara anggaran di Kecamatan Jatisampurna mencapai Rp700 miliar.

“Artinya hanya berapa persen, makanya saya minta Kelurahan untuk memperbaiki usulan, agar penyerapan anggaran bisa maksimal. Seperti masukkan soal program Sumber Daya Manusia, SDA dan lainnya, karena kalo infrastruktur baik, tetapi program lain tidak mendukung maka terjadi ketimpangan,” tegasnya.

Bebicara sinergi, usulan dari warga akan dikelompokkan. Menjadi tugas kecamatan untuk mengelompokkan usulan, agar bisa bersinergi dengan dinas terkait. “Tugas Kecamatan ini untuk mengatur dengan SKPD mana harus disinkronkan. Karena kalo usulan masyarakat tidak jelas, maka dinas punya program sendiri maka tidak nyambung nantinya. Percuma kita usulkan kalo dinas nggak, nangkap,” pungkasnya.

Lihat juga...