Presiden Sebut Kerugian Kemacetan Rp67 Triliun, Anies: Rp100 Triliun

Editor: Satmoko Budi Santoso

JAKARTA – Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, mengoreksi pernyataan Presiden Joko Widodo yang sebelumnya menyatakan, kerugian negara akibat kemacetan Jabodetabek mencapai Rp 65 triliun.

Dia pun mengatakan bahwa kemacetan di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) menimbulkan kerugian hingga Rp 100 triliun.

Angka itu lebih tinggi dari yang disebut oleh Presiden RI Joko Widodo pada saat usai melakukan rapat terbatas dengan beberapa kepala daerah wilayah Jabodetabek.

“Justru kemarin ketika rapat sudah mulai, tertutup, teman-teman media sudah keluar, angka itu dikoreksi oleh Pak Wakil Presiden, dan kami juga angkanya sama, yaitu Rp 100 triliun, bukan Rp 65 triliun lagi. Besar,” ujar Anies di Balai Kota DKI, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Rabu (9/1/2019).

Pemerintah pusat juga sempat menunjukkan beberapa kasus mengenai pengaturan transportasi. Sehingga mereka menyadari betapa sulitnya mengatur kendaraan umum di Jakarta.

Oleh sebab itu, lanjut Anies, bila kewenangan yang tersebar itu berjalan sendiri-sendiri, maka integrasi transportasi tak kunjung tercapai. Pemerintah pusat, kata dia, meminta Anies dan kepala daerah lain untuk berkonsolidasi dan memiliki sumber daya.

“Salah satu alasan utama adanya wewenang yang dimiliki, tapi sumber daya tidak ada, tidak bisa bergerak. Punya sumber daya tapi tidak punya wewenang,” ujar Anies.

Namun akhirnya, pemerintah pusat mempercayai Pemerintah Provinsi DKI untuk memegang kendali dalam mengurusi persoalan kemacetan di beberapa wilayah penyangga Ibu Kota.

“Beliau (Presiden) menunjukkan bahwa betapa sulit mengatur kendaraan umum di Jakarta kalau kewenangannya tersebar,” jelas Anies.

Menurut Anies, daerah-daerah penyangga DKI Jakarta dirasa kurang mengeluarkan kebijakan kepada masyarakat untuk menggalakkan penggunaan transportasi umum. Atas hal itu, Anies bakal berkoordinasi bersama kepala daerah di lingkup Jabodetabek untuk duduk bersama mencari solusi tepat, menghadapi permasalahan, sekaligus upaya mengurangi kerugian negara akibat kemacetan.

“Dalam urusan transportasi ini, Presiden melihat pentingnya DKI menjadi pihak yang mengoordinir,” ujar Anies.

Dia menuturkan, telah menyampaikan koreksi itu ke Wakil Presiden Jusuf Kalla. Menurutnya, beliau juga mengakui memang sangat sulit mengatur kendaraan umum di Jakarta. Hal inilah yang menjadi salah satu penyebab semakin tinggi tingkat kemacetan di Jabodetabek.

Kesulitan itu, kata dia, juga disebabkan karena kewenangan pengaturan kendaraan umum itu tersebar, tidak dipusatkan dan diurus oleh satu wilayah saja.

“Jadi arahan kemarin adalah dikonsolidasi ke DKI dan beberapa kali DKI ditanya kesiapannya, kami siap, Jakarta siap,” kata Anies.

Di pun berencana ingin membangun sejumlah lahan parkir di luar Jakarta untuk mengatasi kemacetan di Jabodetabek yang menimbulkan kerugian hingga Rp 100 triliun per tahun.

“Kita perlu membangun banyak lahan parkir. Lahan parkir DKI bisa dibangun tidak hanya di DKI, tetapi juga bisa dibangun di luar Jakarta,” ujarnya.

Anies menyampaikan, lahan-lahan parkir dengan tarif murah akan dibangun di sekitar lokasi transportasi umum di luar Jakarta. Sementara tarif lahan parkir di dalam kota akan dinaikkan.

Harapannya, warga akan memarkirkan kendaraan pribadi di lahan parkir yang dibangun di luar kota dan melanjutkan perjalanan menggunakan transportasi umum.

“Misalnya, harga parkir dalam kota ditinggikan, lalu DKI membangun lahan parkir di luar yang dekat dengan stasiun LRT, MRT, dengan harga parkir yang murah, itu bisa,” kata Anies.

Diberitahukan, sebelumnya, Presiden Jokowi menyebut kerugian Rp65 triliun berdasarkan perhitungan dari Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

“Saya hanya membayangkan, hitungan Bappenas yang saya terima. Setiap tahun kita ini kehilangan kurang lebih Rp65 triliun per tahun karena kemacetan di Jabodetabek,” kata Jokowi saat membuka Rapat Terbatas ‘Pengelolaan Transportasi Jabodetabek’, di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (8/1/2019).

Jokowi menginginkan agar transportasi di wilayah Jabodetabek bisa segara terintegrasi. Hal itu, katanya, untuk mendorong masyarakat beralih dari penggunaan kendaraan pribadi.

Jokowi berharap moda transportasi seperti Moda Raya Terpadu (MRT), Light Rail Transit (LRT), Kereta Rel Listrik (KRL) Commuter Line, Kereta Api Bandara, serta Transjakarta bisa terintegrasi dalam waktu dekat.

Lihat juga...