Rawan Tsunami, Jokowi: Perlu Penataan Ulang Tata Ruang Lamsel

Editor: Satmoko Budi Santoso

LAMPUNG – Presiden Joko Widodo meminta kepada Pemerintah Kabupaten Lampung Selatan (Lamsel) melakukan penataan ulang terhadap tata ruang wilayah.

Hal tersebut diungkapkan Jokowi saat melakukan kunjungan kerja ke Lamsel meninjau lokasi terdampak dan korban tsunami di wilayah Desa Kunjir, Desa Way Muli Kecamatan Rajabasa. Penataan ulang tata ruang wilayah dianggap perlu mengingat wilayah Lamsel rawan bencana tsunami.

Tanpa menyebut potensi bencana dari Gunung Anak Krakatau (GAK), Jokowi mengungkapkan kerawanan bencana tsunami tidak dibatasi waktu. Jokowi menegaskan lokasi rawan bencana tsunami di Lampung Selatan, tidak hanya terkait kondisi sekarang atau lima tahun ke depan. Tetapi juga berbicara tentang dua puluh tahun ke depan hingga lima puluh tahun ke depan.

“Lokasi yang rawan bencana tsunami ini harus ditata agar bencana serupa tidak terulang kembali. Serta diminimalisir. Pemerintah daerah agar bisa melakukan penataan ulang tata ruang kembali,” terang Jokowi saat diwawancarai sejumlah awak media pada kunjungan kerja ke Lampung Selatan pada sejumlah lokasi terdampak tsunami, Rabu (2/1/2019).

Jokowi yang didampingi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono juga menyebut, pemerintah akan segera melakukan proses pembangunan rumah yang rusak.

Jokowi bahkan menegaskan proses pembangunan rumah rusak dampak tsunami di Lamsel memasuki tahap rekonstruksi dan pembangunan. Ia menegaskan tidak ada unit sementara dengan batas pembangunan rumah berjarak 100 meter (dari bibir pantai).

Masyarakat Desa Kunjir yang ingin bertemu Presiden Jokowi – Foto Henk Widi

Pada saat kunjungan presiden dan rombongan, sejumlah alat berat juga terlihat sedang melakukan pembersihan rumah rusak akibat tsunami.

”Proses pembangunan kembali akan dipercepat karena banyak warga yang menjadi korban tsunami meminta rumahnya segera dibangun,” terang Jokowi.

Jokowi menyebut, pembangunan rumah korban tsunami sama persis dengan kondisi di wilayah terdampak tsunami di provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Rumah yang akan dibangun kembali meliputi rumah yang rusak, rumah roboh, akan dibantu oleh pemerintah dengan nilai yang sama seperti yang dilakukan di wilayah NTB.

Proses pembangunan rumah warga yang rusak diproyeksi memakan waktu selama 3 bulan lebih dan tahapan akan dimulai semenjak Januari 2019.

Berdasarkan rekapitulasi data media center posko darurat bencana Pemkab Lamsel, kerusakan rumah warga terdampak tsunami dikategorikan dalam kondisi rumah rusak berat, rumah rusak sedang dan rumah rusak ringan.

Berdasarkan data posko tercatat kerusakan rumah terjadi di Kecamatan Katibung, Kalianda, Rajabasa dan Sidomulyo. Kerusakan rumah terdampak tsunami di wilayah tersebut berjumlah 710 rusak. Sebanyak 544 unit rumah rusak berat, 70 unit rumah rusak sedang dan 96 unit rumah rusak ringan.

Pantauan Cendana News, kunjungan kerja Jokowi di wilayah terdampak tsunami juga dikawal oleh dua kapal perang. Satu unit KRI Usman Harun (359) merupakan sebuah kapal perang RI yang bersiaga bersama dengan KRI Bung Tomo (357).

Kedua kapal perang tersebut terlihat berjaga di Selat Sunda tidak jauh dari lokasi kunjungan presiden. Dua kapal tersebut siaga di Selat Sunda dalam kondisi Gunung Anak Krakatau (GAK) tengah erupsi ditandai dengan asap kelabu mengepul dari kawah.

Dua unit sea reader milik TNI AL juga terlihat bersiaga di perairan desa Kunjir dan Way Muli mengiringi kunjungan presiden.

Lihat juga...