Refleksi Kinerja, MK Tangani 223 Perkara Sepanjang 2018

Editor: Satmoko Budi Santoso

210

JAKARTA – Memasuki tahun 2019, Mahkamah Konstitusi (MK) menggelar Refleksi Tahun 2018 dan Proyeksi Kinerja Tahun 2019 pada Senin (28/1/2019) di Le Meridien Hotel, Jakarta.

Kegiatan ini ditujukan untuk menyampaikan kinerja MK selama 2018 dan proyeksi kinerja MK pada 2019 yang merupakan tahun politik.

Dalam pemaparannya, Ketua MK, Anwar Usman, menyampaikan, Refleksi Kinerja Tahun 2018 yang mengemukakan, kegiatan serta hal-hal strategis yang telah dilakukan dan dicapai MK sepanjang tahun 2018.

Kemudian, ia juga menyampaikan Proyeksi Kinerja Tahun 2019, yang mengutarakan secara garis besar sejumlah perencanaan strategis dan kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan MK pada 2019 beserta dengan alokasi anggaran.

“Refleksi Kinerja MK Tahun 2018 ini mengemukakan hal-hal strategis dan kegiatan yang telah dilakukan dan dicapai MK sepanjang tahun 2018. Kesemuanya dilakukan guna memastikan kelancaran pelaksanaan kewenangan konstitusional MK. Utamanya peran MK dalam mengawal daulat rakyat, baik melalui putusan pengujian undang-undang maupun perkara perselisihan hasil pilkada,” kata Ketua MK, Anwar Usman.

Anwar menyebut, sepanjang 2018, MK telah meregistrasi sebanyak 102 perkara pengujian UU dan 72 perkara perselisihan hasil pilkada (PHP Kada). Jumlah perkara PUU tersebut, sama persis dengan jumlah PUU yang diregistrasi MK pada 2017.

Dari jumlah tersebut, terdapat lanjutan pemeriksaan perkara PUU tahun sebelumnya, yakni sebanyak 49 perkara.

“Dengan demikian, total perkara yang ditangani MK pada tahun 2018 (PUU dan PHP Kada) sejumlah 223 perkara, yang terdiri atas 151 perkara pengujian UU dan 72 perkara perselisihan hasil pilkada,” sebut Anwar di hadapan sejumlah pimpinan lembaga negara, LSM, serta media massa tersebut.

Dari total sebanyak 223 perkara yang ditangani MK pada 2018, Anwar menyebutkan, MK telah memutus sebanyak 186 perkara yang terdiri atas 114 perkara pengujian UU (49 perkara PUU pada 2017 dan 65 perkara yang diregistrasi pada 2018) serta 72 perkara PHP Kada.

Artinya, sebanyak 37 perkara PUU akan dilanjutkan penyelesaiannya di tahun 2019.

“Jumlah 37 perkara yang akan dilanjutkan pemeriksaan di tahun depan lebih sedikit dibandingkan tahun lalu yang sebanyak 49 perkara. Itu pun disebabkan perkara-perkara tersebut umumnya baru diajukan dan diregistrasi pada akhir tahun 2018,” terangnya.

Anwar juga menyampaikan untuk menangani perkara selama tahun 2018, MK menyelenggarakan sidang dan RPH sebanyak 1.142 kali. Sidang Panel dilaksanakan sebanyak 348 kali. Sementara, Sidang Pleno dilaksanakan sebanyak 384 kali.

“Untuk Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) dilaksanakan sebanyak 410 kali. Jumlah ini menunjukkan tiada hari bagi hakim konstitusi tanpa RPH dan sidang,” ujarnya.

Dari seluruh putusan pada 2018, sebanyak 32 perkara diputus tanpa melalui tahap proses pemeriksaan persidangan, karena MK menganggap substansi perkara sudah sangat jelas, sehingga tidak perlu dan tidak relevan mendengarkan keterangan pihak-pihak lain.

“Kemudian, sebanyak 151 perkara PUU di tahun 2018, terdapat sebanyak 46 UU yang diajukan pengujian ke MK. Dari jumlah itu, 5 (lima) UU yang paling sering diuji pada tahun 2018. Undang-undang tersebut, yakni UU Pemilu, UU MD3, UU Ketenagakerjaan, UU Advokat, serta UU Mahkamah Agung,” ungkapnya.

Terkait jangka waktu penyelesaian perkara PUU di tahun 2018, Anwar menyatakan, MK mencatatkan waktu penyelesaian perkara setiap perkara PUU rata-rata selama 69 hari kerja atau 3,5 bulan/perkara.

Sementara, di tahun 2017, dari 131 putusan pengujian UU, rata-rata jangka waktu penyelesaian setiap perkara ialah 101 hari kerja atau 5,2 bulan/perkara.

“Artinya, jangka waktu penyelesaian perkara tahun 2018 lebih cepat dibandingkan dengan tahun 2017. Ini merupakan peningkatan signifikan dalam hal kecepatan MK memutus perkara PUU. Mudah-mudahan hal ini dapat ditingkatkan seiring dengan meningkatnya kualitas putusan MK,” ujarnya.

Terkait jangka waktu penanganan perkara pengujian undang-undang, Hakim Konstitusi, I Dewa Gede Palguna, juga menyampaikan, bahwa belum ada kepastian dalam menangani perkara PUU yang merupakan pekerjaan rumah bagi MK sejak berdiri pada 2003.

Menurutnya, MK hanya “mengikuti” para pencari keadilan terkait lamanya persidangan.

“Misalnya, jumlah saksi atau ahli yang ingin disampaikan dalam persidangan. Hal ini pula yang mempengaruhi jangka waktu penanganan perkara pengujian undang-undang,” terang Palguna.

Baca Juga
Lihat juga...