Reforma Agraria, Dorong Proses Perubahan Kebijakan

Editor: Satmoko Budi Santoso

390

JAKARTA – Dewi Kartika, Sekretaris Jenderal Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) mengatakan, bahwa catatan akhir tahun KPA merefleksikan situasi agraria nasional sepanjang pemerintahan Jokowi-JK.

Catatan ini juga mengetengahkan upaya KPA selama ini dalam mendorong proses perubahan kebijakan agraria, hingga upaya konsolidasi gerakan reforma agraria melalui Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA).

Dewi mengatakan, sejak reformasi, konflik-konflik agraria belum mendapat perlakuan sepantasnya dari setiap penguasa pemerintahan. Tuntutan penyelesaian konflik agraria di seantero tanah air selalu dinyatakan gerakan masyarakat sipil di setiap babak pemerintahan.

Kebijakan reforma agraria (RA) pemerintahan Jokowi-JK melalui nawacita ke 5 dan proyek strategis nasional redistribusi tanah seluas 9 juta hektar bagi petani, sesungguhnya telah menjanjikan harapan baru pasca 10 tahun pemerintahan sebelumnya.

Akan tetapi, menurut Dewi, kebijakan RA pemerintahan Jokowi-JK sepanjang 4 tahun menghadapi banyak tantangan. Banyak kebijakan publik yang lahir dan proses pembangunan yang justru bertentangan dengan semangat RA.

Pada masa transisi pemerintahan SBY ke Jokowi, sebanyak 37 organisasi masyarakat sipil mulai dari organisasi tani, masyarakat adat, nelayan, buruh, dan NGO, mengadakan Konferensi Nasional Reforma Agraria (KNRA), bertepatan peringatan 54 tahun terbitnya UU No. 5 tahun 1960 tentang pokok-pokok Dasar Agraria (UUPA).

Hasil konferensi berpusat pada tuntutan yaitu pertama mengakhiri paradigma dan orientasi ekonomi politik agrarian kapitalistik yang mengutamakan kepentingan modal besar, dan harus bergeser kepada kepentingan rakyat kecil.

Kedua, menjalankan reforma agraria sebagai landasan pembaruan dan pembangunan pedesaan yang dilandasi keadilan kepemilikan dan penguasaan tanah di pedesaan, sekaligus reforma agraria di perkotaan bagi masyarakat tak mampu.

Ketiga mendesak pemerintahan baru dalam hal ini Jokowi-JK untuk menuntaskan konflik agraria lama dan baru secara adil, beradab dan manusiawi, dan terakhir, mendesak presiden memulihkan hak-hak rakyat yang menjadi korban konflik agraria dengan memberikan amnesti, abolisi, rehabilitasi restitusi dan kompensasi kepada rakyat.

“Harapan pada akhirnya menguap, sekitar 5.000 petani kembali turun ke jalan menyerukan tuntutannya di depan istana negara yakni mengingatkan kembali janji lama pelaksanaan reforma agraria. Dan meminta presiden segera membentuk lembaga penyelesaian konflik agraria, yang kita sebut Unit Kerja Presiden untuk Penyelesaian Konflik Agraria (UKP2KA),” jelasnya, Kamis (3/1/2019).

Dewi katakan, letusan konflik agraria terus berlangsung dengan konflik lama tak kunjung disentuh, konflik baru terus bertambah. Catatan akhir tahun KPA pada tahun 2014 tercatat terjadi 472 kasus konflik, 2015 terjadi 252 kasus. 2016 terjadi 450 konflik, tahun 2017 terjadi 659 konflik agraria. Selama kurun waktu 4 tahun ribuan korban kekerasan dan kriminalisasi agraria terjadi.

Dan sepanjang tahun 2018 KPA mencatat sedikitnya telah terjadi 410 kejadian konflik agraria dengan luasan wilayah konflik mencapai 807.177,613 hektar dan melibatkan 87.568 KK di berbagai provinsi di Indonesia.

Dengan demikian, secara akumulatif sepanjang empat tahun (2015-2018) pemerintahan Jokowi-JK telah terjadi sedikitnya 1.769 letusan konflik agraria. Perpres No. 86 tentang Reforma Agraria yang ditandatangani pada 24 September 2018 lalu merupakan sebuah terobosan politik.

Secara substansi Perpres RA itu belum sepenuhnya memenuhi harapan masyarakat yang memperjuangkan reforma agraria sejati. Sebab terdapat inkonsistensi dan kelemahan khususnya antara tujuan dalam Perpres dengan objek, subjek, kelembagaan pelaksana dan proses pelaksanaan reforma agraria.

“Perkebunan kembali menempati posisi tertinggi sebagai sektor penyumbang konflik agraria di tahun 2018 dengan 144 (35%) letusan konflik, sektor properti 137 (33%), sektor pertanian 53 (13%), pertambangan 29 (7%), sektor kehutanan 19 (5%) konflik, sektor infrastruktur 16 (4%) dan terakhir sektor pesisir/kelautan dengan 12 (3%),” ucapnya.

Intinya, untuk masalah ini, walaupun lahirnya perpres No. 86/2018 belum dapat menanggulangi, KPA mengharapkan agar pemerintah mengoptimalkan apa-apa yang menguntungkan rakyat.

Menanggapi apa yang telah dijabarkan Dewi Kartika, Sekjen KPA, Prabianto Mukti Bowo selaku Kedeputian Tata Kelola Kehutanan Kemenko Perekonomian/Tim Reforma Agraria Pusat mengatakan, bahwa latar belakang kebijakan pemerintah  selama ini memang semua merasakan masih adanya ketimpangan ekonomi di tengah masyarakat. Terutama ketimpangan dalam kepemilikan lahan.

“Kita menganggap kepemilikan lahan oleh masyarakat merupakan aset produktif sehingga sangat berpengaruh kepada kehidupan masyarakat yang secara nasional berpengaruh juga terhadap pertumbuhan ekonomi negara,” paparnya.

Pada April 2017 lalu, Jokowi sudah mencanangkan atau meluncurkan suatu kebijakan yang disebut sebagai kebijakan pemerataan ekonomi, atau bisa disebut juga kebijakan ekonomi yang berkeadilan.

Visinya berdasarkan pada tiga pilar utama yang selama ini dirasakan menjadi masalah ekonomi masyarakat. Pertama adalah mengenai akses kepemilikan lahan, kedua, akses kesempatan berusaha, dan ketiga yakni keterampilan yang diharapkan dimiliki masyarakat agar dapat berkontribusi dalam pembangunan ekonomi nasional.

“Tiga pilar itulah yang menjadi fokus perhatian pemerintah sejak awal 2017, dan khusus lahan, akan dilaksanakan melalui program reforma agraria,” ucapnya.

Menurutnya, reforma agraria yang dijalankan Jokowi tidak semata-mata bagi tanah, namun yang utama bagaimana memperkuat ekonomi rakyat dengan pemberian aset produktif. Dikatakan, reforma agraria (RA) sesungguhnya juga berkaitan dengan masalah akses masyarakat terhadap lahan hutan yang berada di sekitarnya.

Prabianto katakan, ada tiga regulasi utama yang dilaksanakan dalam rangka reforma agraria di antaranya perpres No. 88 tahun 2017 mengenai penyelesaian penguasaan tanah. Intinya pemerintah berkeinginan untuk menyelesaikan konflik agraria khususnya pada penguasaan atau penggunaan tanah oleh masyarakat dan oleh lembaga-lembaga lainnya yang ada di daerah, yang selama ini masih berstatus kawasan hutan.

Yang kedua yakni ingin melakukan legalisasi atau sertifikasi dan sekaligus retribusi lahan. Dan yang ketiga pemerintah ingin memberikan akses kelola hutan kepada masyarakat.

“Yang kita lihat di dalam kebijakan saat ini, untuk kebutuhan sosial masyarakat yang mendapatkan izin  diberikan hak kelola selama 35 tahun. Hak kelola ini juga bisa diwariskan. Jika demikian apa bedanya hak milik dengan hak kelola karena mereka bisa mengelola sampai anak cucu. Meskipun lahan tersebut masih dalam status kawasan,” katanya lagi.

Baru-baru ini Presiden mengeluarkan Inpres mengenai penundaan dan eksplorasi perizinan kebun kelapa sawit atau yang disingkat dengan Inpres moratorium. Melalui inpres ini juga pemerintah akan menyelesaikan keberadaan kebun-kebun sawit yang masih dalam status kawasan.

Khususnya untuk kebun sawit masyarakat akan pemerintah evaluasi dan dimungkinkan untuk bisa dilepas dalam arti diretribusikan kepada masyarakat petani yang telah menggarap kebun-kebun tersebut.

“Untuk pelaksanaan inpres, kami di kantor kemenko perekonomian telah menyiapkan rule desk atau Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK) yang akan dijadikan acuan bagi kementerian-kementerian terkait,” jelasnya.

Menutup dialog, Dewi menyampaikan bahwa dengan momentum perpres sebaiknya mengoptimalkan ruang yang tersedia melalui pasal-pasal yang menurut pandangan KPA menguntungkan di satu sisi.

“Di sisi lain karena memang kita menyadari bahwa ini bukan kebijakan RA yang genuine yang selama ini diperjuangkan KPA, maka kita dalam hal ini KPA akan terus mengkritik. Termasuk memberikan model-model bagaimana sesungguhnya masyarakat di bawah sudah menjalankan RA atas inisiatif rakyat. Proses inilah yang harus disiarkan, bagaimana sebenarnya kebijakan RA yang dire-genuine ini diluruskan lewat model-model yang sudah dijalankan banyak petani dan masyarakat di tingkat lokal,” jelas Dewi.

Empat tahun terakhir hambatan terbesar jajaran birokrasi yang menjalankan RA setengah hati. Untuk itu, maka ke depan untuk melampaui tahun politik 2019 perlu ada langkah-langkah koreksi nyata dan cepat.

“Salah satunya dengan segera dibentuk Tim Reforma Agraria agar secepatnya menjalankan Lokasi Prioritas Reforma Agraria (LPRA) di 462 desa dan 98 kabupaten, agar kepercayaan masyarakat menguat,” pungkas Dewi.

Baca Juga
Lihat juga...