Rekrutmen CPNS Daerah Bencana Dimulai Maret

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI (Menpan RB), Syafruddin, -Dok: CDN

BATAM – Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Syafruddin, mengatakan rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil di Papua dan daerah terdampak bencana dilaksanakan pada Maret 2019.

“Pelaksanaan rekrutmen CPNS di Papua dan daerah terdampak bencana, semestinya dilakukan berbarengan dengan seleksi CPNS nasional tahun lalu, namun terpaksa ditunda karena sedang ada musibah,” ucap Menteri Syafruddin, di Batam, Rabu (23/1/2019).

Menurutnya, Papua belum selesai, sama daerah bencana alam juga tertunda, akan dilaksanakan Maret. Proses rekrutmen PNS dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), harus searah dengan pembangunan. Saat ini terdapat 4,3 juta Aparatur Sipil Negara di pemerintah daerah, lembaga dan kementerian di seluruh Indonesia.

Menurut dia, dengan kondisi demogratis Indonesia, jumlah itu belum ideal, karena dari 4,3 juta PNS, sebanyak 1,6 juta di antaranya adalah guru dan tenaga administrasi.

Pemerintah kini fokus pada pengembangan sumber daya manusia, setelah selama 4 tahun fokus pada pembangunan infrastruktur.

Dalam bernegara, aset utama adalah ASN, karena mereka yang memutar roda organisasi. ASN adalah sumber daya manusia yang tidak tergantikan. “ASN adalah pilar penting negara,” kata dia.

Dalam kesempatan itu, Menteri juga menyampaikan tahun ini pemerintah akan merekrut 150.000 tenaga P3K. “Pemerintah merekrut 150.000 P3K dan 100.000 CPNS, yang dilakukan bertahap, mempertimbangkan waktu konstalasi politik,” kata Menteri.

Rekrutmen P3K dilakukan dalam dua tahap, setiap tahap terdiri dari 75.000 pegawai.

Menteri menjelaskan, tahap pertama akan dimulai Februari 2019, khusus untuk guru honorer, penyuluh pertanian dan tenaga kesehatan seperti dokter, bidan dan perawat.

“Fokus untuk guru honorer, karena tidak dibatasi waktu, mau umur berapa saja,” kata Menteri.

Sedangkan tahap kedua akan dimulai Mei 2019, yang dibuka untuk umum. Bila tahap pertama, pemerintah fokus untuk guru, maka pada tahap kedua, formasi yang dibuka untuk jabatan teknis dan spesialis profesional. (Ant)

Lihat juga...