Relaksasi DNI Ancam Pertumbuhan UKM

169
Ilustrasi -Dok: CDN

JAKARTA – Anggota Komisi VI DPR RI, Lili Asdjudiredja, menyatakan kebijakan relaksasi Daftar Negatif Investasi (DNI) akan mengancam pertumbuhan industri domestik.

“Industri kecil, menengah dan BUMN, akan porak-poranda, alih-alih mengundang investasi asing, Indonesia malah hanya akan menjadi pasar konsumsi asing,” kata Lili Asdjudiredja, dalam rilis yang diterima di Jakarta, Sabtu (12/1/2019).

Menurutnya, mencemaskan perihal daya saing industri lokal terhadap gempuran asing yang dibekali kekuatan kapital raksasa.

Untuk itu, ujar dia, pemerintah sebaiknya membantu perkembangan bisnis industri dalam negeri, dan mesti memperhitungkan dampak kebijakan relaksasi DNI ini ke sektor lapangan kerja, perdagangan, teknologi, dan industri.

Lili mencontohkan usaha kecil pembuatan kapas kecantikan yang pernah dibinanya saat jadi Kandep Perindustrian. Dengan sejumlah bantuan teknologi, 114 industri bisa berkembang.

Namun kini, lanjutnya, saat pemodal besar masuk, pabrik besar berdiri, usaha kecil tak sanggup bersaing sehingga akhirnya mati pelan-pelan.

Lili juga menyarankan agar sektor usaha yang digarap BUMN juga dilindungi dari serbuan asing. Bukannya tak kuat bersaing, namun mengundang asing datang itu dengan alasan transfer teknologi dan memanfaatkan jaringan internasional itu, adalah tidak tepat.

“Orang BUMN kita itu pintar-pintar, kok. Mereka tenaga terdidik, menempuh pendidikan tinggi di kampus hebat dalam dan luar negeri. Jangan ragukan kehebatan anak bangsa kita. Di era globalisasi, semua informasi mudah didapat, jaringan bisa dari mana saja,” sebutnya.

Seperti diketahui, di antara 54 bidang usaha yang dikeluarkan dari DNI tahun 2018, termasuk jasa survei/jajak pendapat masyarakat dan penelitian pasar beberapa lembaga jasa survei yang akan dibuka untuk investasi asing itu, antara lain survei panas bumi, jasa survei objek-objek pembiayaan atau pengawasan persediaan barang dan pergudangan, dan jasa survei kuantitas.

Pemerintah beralasan mengeluarkan jasa survei dari DNI untuk mendukung transfer teknologi dan memanfaatkan jaringan jasa internasional.

Selain itu, karena jasa survei kuantitas/kualitas menjadi bagian dari jaringan jasa survei internasional, sehingga mendorong agar hasil survei lebih mudah diterima dan dipercaya di negara tujuan ekspor.

Senada, Dekan Fakultas Ekonomi dan Pembangunan Universitas Muhamadiyah Yogyakarta, Rizal Yaya, menyatakan relaksasi DNI bukanlah sesuatu yang diperlukan untuk pengembangan UKM maupun BUMN.

Ia mengingatkan, bahwa jenis bisnis yang masuk dalam program relaksasi tersebut adalah jenis bisnis yang tidak memerlukan investasi besar dan teknologi yang rumit, misalnya warung internet dan industri pengupasan umbi-umbian. Bahkan industri sudah identik dengan lahan bisnis masyarakat Indonesia.

“Jika ini mau dikembangkan, yang diperlukan adalah pemberdayaan berupa kemudahan kredit, pengenalan teknologi baru dan pengembangan pasar. Beberapa jenis bisnis seperti industri percetakan kain dan industri kayu veneer, sangat mungkin didorong untuk akses pasar luar negeri jika dapat ditingkatkan kualitasnya,” jelasnya.

Yaya berpendapat, bahwa kekhawatiran masyarakat dengan terpinggirkannya usaha mereka oleh asing dengan adanya kebijakan relaksasi DNI ini sangat beralasan. (Ant)

Baca Juga
Lihat juga...