Sekelompok Warga Berencana Tutup Tambang Freeport

Ilustrasi penambangan di Freeport Papua - [Ant]

TIMIKA – Jajaran Kepolisian Resor Mimika, Papua, mengantisipasi ancaman sekelompok warga yang tergabung dalam wadah Forum Pemilik Hak Sulung Tsinga, Waa-Banti, Aroanop (FPHS Tsingwarop), yang berencana menutup operasional perusahaan tambang PT Freeport Indonesia.

Kapolres Mimika, AKBP Agung Marlianto, mengatakan, keinginan warga yang berencana menutup tambang Freeport merupakan tindakan main hakim sendiri, dan jelas melanggar aturan.

“Freeport itu merupakan obyek vital nasional. Kalau masyarakat nekat mau tutup tambang, maka itu dikategorikan sebagai tindakan persekusi atau main hakim sendiri. Itu tidak boleh,” kata AKBP Agung, Minggu (6/1/2019).

Sehubungan dengan itu, selama sepekan terakhir jajaran Polres Mimika terus membangun koordinasi dengan pengurus FPHS Tsingwarop, agar mereka mengurungkan niatnya menutup aktivitas pertambangan Freeport.

Pihak FPHS Tsingwarop berdalih, bahwa mereka merupakan representasi atau perwakilan dari masyarakat tiga desa di dataran tinggi Mimika, yaitu Waa-Banti, Tsinga dan Aroanop, Distrik Tembagapura, yang merupakan pemilik hak ulayat atas area pertambangan Freeport.

Keinginan untuk menutup operasional tambang Freeport dilakukan, lantaran warga merasa tidak pernah dilibatkan dalam pembicaraan maupun skema pembagian saham PT Freeport Indonesia, yang telah dikuasai Pemerintah Indonesia sebesar 51 persen belum lama ini.

Dalam pertemuan dengan jajaran Polres Mimika beberapa hari lalu, pihak kepolisian memberikan pemahaman kepada warga dan pengurus FPHS Tsingwarop, bahwa area pertambangan PT Freeport merupakan obvitnas yang harus dijaga situasi keamanannya oleh aparat TNI dan Polri.

Lihat juga...