Sepanjang 2018, MK Kabulkan 15 Pengujian UU 

273
Ketua MK, Anwar Usman -Foto: M Hajoran

JAKARTA – Sepanjang 2018, Mahkamah Konstitusi (MK) hanya mengabulkan 15 perkara pengujian undang-undang (PUU), dari total sekitar 114 perkara yang telah diputuskan. Jumlah ini lebih rendah, jika dibandingkan tahun 2017, yang berjumlah 22 perkara PUU yang dikabulkan, dari 131 perkara PUU yang telah diputuskan.      

“Pada 2018, dari 114 perkara yang telah diputus MK, hanya 15 perkara yang dikabulkan,” kata Ketua MK, Anwar Usman, di Gedung MK, Jakarta, Selasa (29/1/2019).

Sementara dari jumlah 114 perkara PUU yang diputus itu, 42 perkara PUU dinyatakan ditolak, 47 perkara tidak dapat diterima, 1 perkara PUU dinyatakan gugur, 7 perkara ditarik kembali dan 2 perkara lain MK tidak berwenang untuk memeriksa. Dan, sebanyak 32 perkara PUU diputus tanpa melalui tahap proses pemeriksaan persidangan.

“Ketika suatu perkara PUU dianggap MK memiliki substansi perkara yang sudah sangat jelas, maka MK tidak perlu dan tidak relevan lagi mendengarkan keterangan pihak-pihak lain. Hal ini dimungkinkan berdasarkan UU MK,” kata Anwar Usman.

Jika dilihat penanganan perkara secara umum, lanjut Anwar, total perkara yang ditangani oleh MK sepanjang 2018 berjumlah 223 perkara, dan telah diputus sebanyak 186 perkara.

Rinciannya, 114 perkara PUU, yakni 49 perkara yang diregistrasi pada 2017 (sisa perkara 2017) dan 65 perkara yang diregistrasi pada 2018, serta 72 perselisihan hasil pilkada.

“Saat ini, tersisa 37 perkara PUU yang masuk proses pemeriksaan dan dilanjutkan pada 2019. Jumlah 37 perkara itu lebih sedikit dibanding sisa perkara pada 2017, sebanyak 49 perkara. Itu pun disebabkan perkara-perkara tersebut umumnya baru diajukan dan diregistrasi pada akhir 2018,” ungkapnya.

Anwar juga menyebutkan, sepanjang 2018 MK juga menyelenggarakan sidang dan Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) sebanyak 1.142 kali.

Dengan rincian, sidang panel dilaksanakan 348 kali, sidang pleno 384 kali, dan Rapat Permusyawaratan Hakim (RPH) 410 kali. Jumlah tersebut menunjukkan bagi Hakim Konstitusi, tiada hari tanpa sidang.

“Selain itu, sebanyak 151 perkara PUU pada 2018, terdapat 46 UU yang diajukan pengujian ke MK. Dari jumlah itu, 5 UU yang paling sering diuji sepanjang 2018, yakni UU Pemilu, UU MD3, UU Ketenagakerjaan, UU Advokat, dan UU Mahkamah Agung,” ujarnya.

Menurut Anwar, MK mencatat penanganan perkara pada 2018 rata-rata setiap perkara diselesaikan selama 69 hari kerja atau 3,5 bulan per perkara. Jangka waktu ini tercatat lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya.

Pada 2017, dari 131 perkara pengujian UU, rata-rata setiap perkara diselesaikan dalam jangka waktu 101 hari kerja atau 5,2 bulan per perkara.

“Artinya, jangka waktu penyelesaian perkara pada 2018, lebih cepat dibandingkan pada 2017. Ini merupakan peningkatan signifikan dalam hal kecepatan MK memutus perkara PUU. Mudah-mudahan hal ini dapat ditingkatkan, seiring meningkatnya kualitas putusan MK,” sebutnya.

Lihat juga...