hut

Tabur Puja Solok Terapkan Sistem Agunan kepada Peminjam

Editor: Satmoko Budi Santoso

SOLOK – Koperasi Pegawai Republik Indonesia (KPRI) Kencana BKKBN Kabupaten Solok, Sumatera Barat, menerapkan sistem agunan kepada masyarakat yang hendak meminjam modal usaha ke Tabur Puja dengan jumlah di atas Rp3 juta.

Ketua KPRI Kencana BKKBN Kabupaten Solok, Mikrat Joni, mengatakan, alasan dilakukannya sistem agunan di Tabur Puja, karena cukup besar tunggakan kredit yang terjadi di daerah Tabur Puja Solok.

Setidaknya di sepanjang tahun 2018 kemarin, ada Rp800 juta uang yang belum dikembalikan oleh masyarakat yang meminjam modal usaha ke Tabur Puja.

Ia menjelaskan, agunan yang ditetapkan oleh pengurus koperasi tidaklah seperti pihak-pihak perbankan. Mengingat pinjaman tertinggi hanya Rp5 juta, maka agunan hanya berupa alat-alat rumah tangga, seperti televisi, kulkas, mesin cuci, dan perabot rumah lainnya.

“Agunan itu bukan barangnya langsung diletakkan ke Kelompok Tabur Puja. Tapi agunan ini dibahasakan di dalam surat perjanjian peminjaman dana. Di saat pengajuan pinjaman yang mencapai angka Rp3 juta ke atas,” katanya, ketika dihubungi Cendana News dari Padang, Selasa (22/1).

Mikrat mengaku, sistem agunan dalam pinjaman modal usaha yang bertujuan untuk membantu masyarakat kurang mampu itu, tidak diperbolehkan. Namun mengingat tingginya tunggakan kredit, mau tidak mau pihak koperasi memilih untuk menerapkan sistem agunan.

Kendati telah diterapkan sistem agunan, sejauh ini koperasi bersama Tabur Puja belum pernah lagi menarik agunan yang dijanjikan oleh masyarakat ke Tabur Puja. Hal ini dikarenakan, Tabur Puja masih berupaya untuk mengedepankan sistem kekeluargaan.

Namun, apabila tidak ada niat yang baik dari masyarakat, barulah dilakukan penarikan barang yang jadi agunan.

“Tunggakan yang cukup besar itu banyak hal penyebabnya. Namun salah satu gambaran terkini, memang ekonomi masyarakat di Solok sebagian besar lagi kurang bagus. Dengan demikian, ada kendala bagi masyarakat untuk membayarkan kredit. Jangankan untuk membayarkan kredit, kebutuhan sehari-hari saja agak sulit untuk dicukupi,” ujarnya.

Mikrat menyatakan, dengan adanya sistem agunan ini, dapat menurunkan angka tunggakan kredit di masa mendatang. Namun ia berharap, jika ke depan masyarakat dapat lebih tertib membayar pinjaman, maka ada kemungkinan sistem agunan dapat dihilangkan.

Sebelumnya, Manajer Tabur Puja KPRI Kencana BKKBN Kabupaten Solok, Fhajri Arye Gemilang, menjelaskan, ada 4 persen tunggakan kredit pada tahun 2018.

“Kita itu dikasih kucuran dana untuk pinjaman modal usaha dari Yayasan Damandiri Rp3 miliar. Dana yang ada itulah kita putar setiap tahun. Jika NPL tinggi, ya sedikit pula dana yang bisa kita putarkan,” ujarnya.

Untuk itu, Gilang menyebutkan, kondisi Tabur Puja di Solok bisa dikatakan flat dan tidak ada pergerakan yang berarti. Artinya, KPRI Kencana BKKBN Solok, belum bisa berbuat banyak untuk menghidupkan roda ekonomi secara signifikan, di kalangan masyarakat kurang mampu yang ada di daerah tersebut.

“Jadi dana dari Damandiri itu tidak bisa dikembangkan. Jadi hanya memutar dana yang ada, dana kembali, diputar lagi, kembali ya diputar lagi, dan untuk pengembangan memang tidak ada yang berarti,” katanya.

Ia menyebutkan, saat ini di daerah Kabupaten Solok ada 26 Kelompok Tabur Puja, memiliki 2133 orang anggota. Dari anggota itu, beragam jenis usaha yang dijalani, seperti usaha rumahan, kerajinan, warung kelontong, dan berbagai usaha lain, termasuk bertani.

Lihat juga...