hut

Tolak Uji Materi UU Pemasyarakatan, MK Tegaskan Aturan Remisi Konstitusional

Editor: Mahadeva

JAKARTA – Mahkamah Konstitusi menolak permohonan uji materiil UU No.12 Tahun 1995 tentang Permasyarakatan , dan UU No. 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU No.13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK).

Uji materiil tersebut, diajukan oleh Tafsir Nurchamid, seorang dosen yang merupakan warga binaan Lapas Sukamiskin Bandung. “Amar putusan, mengadili, menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya dan aturan remisi konstitusional,” kata Ketua MK Anwar Usman, dalam sidang putusan, Rabu (30/1/2019).

Dalam pertimbangan hukum yang dibacakan Hakim Konstitusi Arief Hidayat, Mahkamah menilai, sesuai dengan Putusan Nomor 54/PUU-XV/2017, bertanggal 7 November 2017, serta Putusan Nomor 82/PUU-XV/2017, bertanggal 31 Januari 2018, menyatakan permohonan berkaitan dengan pasal tersebut telah ditolak.

“Dalam pertimbangan hukum pada putusan tersebut, menyebut bahwa remisi bukanlah hak yang tergolong dalam kategori hak asasi manusia, dan bukan tergolong hak konstitusional. Sehingga dapat dilakukan terhadapnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Jadi, pembatasan dan persyaratan yang harus dipenuhi seseorang narapidana untuk memperoleh pembebasan bersyarat dan memperoleh remisi tidak melanggar hak narapidana,” kata Arief Hidayat.

Namun dalam hal ini, perlu dipertegas akan adanya penilaian atas syarat-syarat untuk memperoleh remisi dan pembebasan bersyarat. Hal itu, dimulai sejak narapidana yang bersangkutan memperoleh status narapidana dan menjalani masa pidananya.

“Atas pertimbangan tersebut, Mahkamah menolak permohonan pengujian UU tersebut. Karena Mahkamah tidak menemukan adanya alasan konstitusional yang baru, termasuk dalam permohonan. Sehingga mutatis mutandis berlaku pula sebagai pertimbangan hukum terhadap permohonan a quo. Oleh karena itu, permohonan tersebut tidak beralasan menurut hukum,” jelasnya.

Adapun berkaitan dengan Pasal 1 angka 2 serta Pasal 10A ayat (3) huruf b UU PSK, yang dinilai Pemohon multitafsir, dan menimbulkan perlakuan diskriminatif terhadap terpidana. Hakim konstitusi I Dewa Gede Palguna, menyampaikan, bahwa Mahkamah menjelaskan substansi dari Saksi Pelaku dan mekanisme serta pengaturannya.

“Sebagaimana warga binaan lainnya, pada dasarnya memiliki hak untuk mengajukan remisi dan pembebasan bersyarat sebagaimana diatur UU PSK tersebut. Namun dalam perkara tersebut, terdapat fakta bahwa dalam proses pengajuan hak tersebut Pemohon mengalami kendala, maka Mahkamah melihat, hal tersebut bukanlah dikarenakan inkonstitusionalnya norma, melainkan persoalan konkret yang dialami Pemohon,” jelasnya.

Apabila dicermati, Pemohon lebih mengedepankan uraian terkait aspek prosedural proses pengajuan sebagai justice collaborator, daripada menjelaskan aspek pertentangan konstitusionalitas norma tersebut terhadap pasal-pasal UUD 1945 yang dijadikan dasar pengujian oleh Pemohon.

Lihat juga...