Tsunami Mengancam, BPBD Sumbar Lakukan Mitigasi di Tujuh Daerah

Editor: Satmoko Budi Santoso

PADANG – Bencana yang terjadi di sejumlah daerah di Indonesia, membuat Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Barat melakukan upaya peringatan dini bencana melalui mitigasi. 

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Sumatera Barat menyatakan, untuk meningkatkan kewaspadaan, akan melakukan mitigasi bencana di 7 kabupaten dan kota di Sumatera Barat yang berada di sepanjang pesisir pantai.

Kalaksa BPBD Sumatera Barat, Erman Rahman, mengatakan, tujuh daerah yang dianggap perlu melakukan mitigasi itu, berada di sepanjang pesisir pantai di Sumatera Barat yakni Kabupaten Pesisir Selatan, Kepulauan Mentawai, Kota Padang, Pariaman, Kabupaten Padang Pariaman, Agam, dan Kabupaten Pasaman Barat.

“Diperkirakan ada sekitar 1 juta jiwa penduduk yang tinggal di kawasan sepanjang pantai pesisir tersebut, yang perlu kita lakukan mitigasi bencana,” katanya, Jumat (4/1/2019).

Ia menyebutkan, mitigasi bencana perlu digencarkan kembali, meski dari BPBD sendiri telah pernah melakukan mitigasi bencana tersebut. Perlu adanya komitmen untuk upaya peringatan dini itu, karena belajar dari bencana tsunami di beberapa daerah di Indonesia, ada beragam penyebab terjadinya bencana tsunami.

Menurutnya, bencana yang terjadi di Selat Sunda yang melanda Banten dan Lampung adalah bencana yang mengejutkan banyak orang. Karena tanpa terjadinya gempa dan tanpa adanya kondisi badai serta cuaca buruk lainnya, tiba-tiba tsunami menghempas dua daerah tersebut.

“Jadi dikarenakan Sumatera Barat ini juga termasuk deerah yang memiliki ancaman tsunami, kita di BPBD menganggap perlu untuk kembali melakukan mitigasi bencana,” ujarnya.

Erman menyatakan, mitigasi yang perlu dilakukan itu tidak hanya melibatkan masyarakat umum, tetapi juga dilakukan terhadap siswa/siswi di sekolah seperti Sekolah Dasar, SLTP, dan SLTA.

Alasan perlu dilakukannya mitigasi di sekolah-sekolah tersebut, karena cukup banyak sekolah berada di kawasan pesisir pantai.

“Saya telah berbicara langsung ke Ikatan Ahli Geologi Indonesia (IAGI) bahwa benar, dengan kondisi bencana yang mengepung Indonesia, sudah seperlunya dilakukan kembali mitigasi bencana tersebut,” ujarnya.

Erman mengaku, persoalan mitigasi bencana telah sering dilakukan oleh BPBD yang melibatkan sejumlah pihak. Kendati demikiian, melihat kondisi bencana baru-baru ini, mitigasi pun perlu dilakukan kembali.

Lalu untuk 12 kabupaten dan kota lainnya yang tidak berada di sepanjang pantai Sumatera Barat, juga merupakan daerah yang tergolong waspada untuk bencana, seperti potensi longsor, likuifaksi, tanah bergerak dan patahan Sumatera.

Ia menyebutkan, persoalan bencana memang tidak bisa dihindari, tapi setidaknya bisa dilakukan dengan meningkatkan kewaspadaan.

Selain perlu adanya mitigasi, BPBD juga perlu mengaktifkan kembali sirine peringatan dini tsunami, dan memperbaiki peralatan lainnya yang rusak. Saat ini ada 106 sirine yang tersebar di 7 daerah tersebut, dan 32 di antaranya adalah miliki Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG).

“Jadi 106 sirine itu tidak semuanya berfungsi, ya kalau diperkirakan ada 60 persen saja yang berfungsi. Hal yang membuat sisanya itu tidak berfungsi karena rusak dan bahkan dicuri,” ungkapnya.

Dia berkata, kalau melihat dari jumlah 106 sirine, tidaklah ideal untuk menyebarkan sejumlah titik peringatan dini tsunami di 7 kabupaten dan kota tersebut. Berbicara ideal, seharusnya sirine peringatan dini tsunami yang tersebar di 7 daerah itu, jumlahnya mencapai 600 sirine.

“Dengan kondisi bencana yang tidak menentu di Indonesia ini, tentu persoalan sirine yang rusak dan hilang perlu segera diperbaiki, dan kekurangan jumlah sirine perlu diusulkan ke BNPB atau menyampaikan ke gubernur,” jelasnya.

Lihat juga...