Tuntutan Hukum Kepala Daerah Terjerat Korupsi Dinilai Masih Rendah

196
Ilustrasi KPK - Foto Dokumentasi CDN

JAKARTA – Indonesia Corruption Watch (ICW) mengkritik, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dalam hal rendahnya tuntutan, yang diberikan kepala daerah terjerat korupsi.

“Kami kritik tuntutan KPK yang masih minim, kami masih mencatat sekitar 7 tahun 2 atau 3 bulan pidana penjara. Sementara para pelaku korupsi itu memungkinkan untuk dituntut 20 tahun bahkan seumur hidup kalau kita melihat pasal-pasal di Undang-undang Tipikor,” kata peneliti ICW, Kurnia Ramadhana, di gedung KPK, Kamis (10/1/2019).

ICW menganggap, putusan dari Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), ataupun Mahkamah Agung (MA), terhadap kepala daerah terjerat korupsi, juga belum maksimal. Vonis yang diberikan, berkisar di angka 6 tahun 2 bulan pidana penjara. Sementara, fokus perampasan aset dan juga pengembalian kerugian negara, yang dilakukan KPK terhadap kepala daerah terjerat korupsi, dinilai juga belum maksimal.

ICW mendorong, kepala daerah terjerat korupsi, dicabut hak politiknya. Hal tersebut bisa dilakukan, baik di pengadilan maupun juga dituntut untuk dicabut hak politiknya oleh Jaksa KPK. “Itu sebenarnya sudah mulai berjalan, akan tetapi belum terlalu kelihatan maksimal. Yang dilakukan KPK dan juga di Mahkamah Agung atau di Pengadilan baru sekitar 30 persen dari seluruh terdakwa kepala daerah yang diputus dicabut hak politiknya,” tuturnya.

Padahal, pencabutan hak politik merupakan instrumen yang bisa dipakai sebagai salah satu efek jera. “Harapan kita juga bukan hanya fokus di pidana badan penjara saja, tetapi isu perampasan aset, isu memiskinkan koruptor, itu harus menjadi fokus KPK di 2019,” tegas Kurnia.

ICW juga mendorong, agar pasal pencucian uang juga diterapkan terhadap kepala daerah yang melakukan korupsi. ICW mencatat, dari 104 kepala daerah terjerat korupsi, hanya sekira lima orang yang dikenakan pasal pencucian uang. “Padahal kita paham, salah satu instrumen untuk merampas harta yang sudah digunakan oleh pelaku korupsi, dapat dilakukan dengan instrumen pencucian uang, karena kita anggap kalau menggunakan mekanisme Undang-undang Tipikor belum terlalu maksimal,” pungkas Kurnia. (Ant)

Baca Juga
Lihat juga...