Upah Warga Belum Dibayar, Akan Diselesaikan di Kantor Desa Wolonwalu

Editor: Koko Triarko

MAUMERE – Warga didampingi Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Sikka, menyepakati permasalahan antara warga dan Kepala Desa Wolonwalu, Kecamatan Bola, akan diselesaikan di Kantor Desa.

“Tadi kami sudah bertemu dengan Bupati Sikka, dan disepakati, nanti saya akan ke kantor desa Wolonwalu pada Kamis (31/1), untuk menyelesaikan permasalahan ini,” sebut Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) kabupaten Sikka, Robertus Ray, Senin (28/1/2019).

Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) kabupaten Sikka, Robertus Ray. Foto : Ebed de Rosary

Dikatakan, Robert sapaannya, saat pertemuan nanti, semua warga yang terlibat dalam pengerjaan pembangunan di desa dan upahnya belum dibayar harus hadir. Kepala Desa juga harus hadir dan pertemuannya akan difasilitasi Dinas PMD Sikka.

“Tadi saat pertemuan, warga juga mempersoalkan kepemimpinan kepala desa, terutama soal komunikasi dengan warga. Warga mengatakanm suaranya keras dan ada yang katakan kepala desa suka memaki warga. Nanti semuanya akan diselesaikan saat pertemuan nanti,” ungkapnya.

Robert mengakui, permasalahan ini baru diketahuinya, sebab tidak ada laporan warga ke pihaknya. Dirinya pun akan menyurati tokoh masyarakat dan camat, sehingga nantinya saat pertemuan semua elemen harus hadir, agar permasalahan bisa diselesaikan.

Robert juga mengaku belum bisa menyatakan kepala desa bersalah dan melakukan korupsi dana desa, sebab apa yang disampaikan warga semuanya masih asumsi. Nanti setelah pihak inspektorat melakukan pemeriksaan, baru bisa diketahui dan semuanya ada aturan penyelesaiannya.

“Kalau memang kepala desa Wolonwalu terbukti melakukan korupsi seperti yang dituduhkan warga, maka inspektorat akan memberi waktu 60 hari untuk penyelesaiannya. Sesudah itu, kalau tidak bisa diselesaikan, maka kasusnya akan dilimpahkan ke kejaksaan,” jelasnya.

Selama kurun waktu 60 hari dan tidak ada penyelesaian, tandas Robert, kasusnya akan dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Sikka untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

“Antara pihak inspektorat dan Kejaksaan Negeri Sikka sudah ada kerja sama soal ini,” katanya.

Ardianus, warga Dusun Ili yang menjabat kepala tukang saat pengerjaan pembangunan bak air, menjelaskan, bak air tadah hujan yang dibangun sesuai RAB berukuran 4,5 x 3,5 meter. Dana pembangunan bersumber dari dana ADD tahun anggaran 2017/2018.

“Ibu kepala desa meminta kepada warga yang bekerja, agar berhenti bekerja, karena bak tersebut ukurannya tidak sesuai RAB. Menurut kepala desa, ukuran bak tersebut 2,5 x 3,5 meter,” ujarnya.

Warga yang bekerja pun, sempat bersitegang dengan kepala desa. Dirinya pun menanyakan kepada kepala desa, RAB ini berasal dari mana dan dijawab RAB tersebut, bohong.

Lihat juga...