Warga Banyumas dan Bupati Bahas Titik Kumpul Sampah

Editor: Koko Triarko

PURWOKERTO – Bupati Banyumas, Achmad Husein, menggelar pertemuan mendadak dengan para camat, lurah dan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), Minggu (6/1/2019) petang.

Pertemuan tersebut untuk membahas titik kumpul sampah serta biaya pengolahan sampah yang masih banyak diprotes warga. Hal ini terkait sistem pengolahan sampah yang baru diterapkan di Banyumas, yaitu dari kumpul-angkut-buang menjadi pilah-manfaatkan-musnahkan.

Usai pertemuan, Husein menegaskan, Tempat Pembuangan Sementara (TPS) akan ditutup, sehingga warga harus bermusyawarah untuk mencari titik kumpul. Mengingat lokasi TPS sebagian besar berada di tempat-tempat umum dan tepi jalan, sehingga mengganggu lingkungan sekitar.

Bupati Banyumas, Achmad Husein -Foto: Hermiana E Effendi

ʺIni kan sistem pengolahan sampah yang baru, Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sudah ditutup dan kita harus mencari solusi, yaitu dengan memilah sampah yang mempunyai nilai ekonomis. Sampah plastik, kertas, organik dan residu harus dipilah. Dan, yang terbaru TPS juga harus ditutup, karena lokasinya banyak di dekat fasilitas umum, seperti di jalan Dr. Angka, dekat dengan Rumah Sakit Geriyatri, kemudian di Jalan Karang Kobar, dekat dengan masjid. Jika tidak ditutup, maka tidak ada perubahan,ʺ papar Husein.

Dengan adanya penutupan TPS tersebut, maka harus dicari titik kumpul sampah yang baru. Hal inilah yang menimbulkan perdebatan, mengingat banyak warga yang menolak, jika lokasi titik kumpul sampah di dekat rumah mereka. Ada juga lokasi titik kumpul sampah yang berada di jalan sempit, dan tidak bisa dilalui truk pengangkut sampah.

ʺKita tawarkan solusi, pada titik kumpul sampah, sampah tidak perlu sampai ditumpahkan ke tanah. Sehingga dari gerobak sampah langsung masuk ke kendaraan pengangkut dan dibawa ke hanggar (tempat pengolahan sampah). Dan, untuk titik kumpul ini, harus dimusyawarahkan dan disetujui warga,ʺ jelas Bupati.

Sementara itu, terkait biaya pengangkutan sampah yang otomatis naik karena ada tambahan biaya pemilahan di hanggar, Husein mengatakan, untuk warga yang tidak mampu akan disubsidi oleh Pemkab. Dengan catatan, warga tersebut menyerahkan SKTM (Surat Keterangan Tidak Mampu) dan di rumahnya ditempeli stiker keterangan tidak mampu.

Alternatif lainnya, warga yang tidak mampu membayar biaya sampah, diminta untuk memilah sendiri sampah-sampahnya.

ʺSelama masa transisi lima bulan ini, KSM kita subsidi untuk operasional dan bagi warga yang tidak mampu, nanti bisa kita subsidi juga, atau diharapkan mereka bisa memilah sampah sendiri, sehingga tidak dibebani biaya pemilahan sampah,ʺ kata Husein.

Sementara itu, Lurah Karang Pucung, Kecamatan Purwokerto Selatan, Eni Purwaningsih, mengatakan, saat ini ada dua titik kumpul sampah di Karang Pucung dan diusulkan menjadi empat titik untuk memperpendek jarak.

Lurah Karang Pucung, Eni Purwaningsih -Foto: Hermiana E Effendi

Selain itu, Eni juga meminta agar jam KSM mengambil sampah ditentukan, supaya para tukang sampah tidak menunggu terlalu lama di titik kumpul.

ʺKita ingin ada kepastian waktu pengambilan sampah, agar para tukang sampah keliling tidak terlalu lama menunggu,ʺ tuturnya.

Eni juga menyampaikan keberatan beberapa warga akan kenaikan iuran sampah. Sebab, untuk biaya yang masuk ke KSM saja sudah Rp13 ribu. Kemudian ditambah iuran untuk honor tukang sampah keliling, sehingga minimal Rp20 ribu per bulan.

Lihat juga...