Warga Desa Galur – Kulon Progo Tolak Tanahnya Ditambang

Ilustrasi -Dok: CDN

YOGYAKARTA – Puluhan warga Pedukuhan Bleberan, Kecamatan Galur, Kabupaten Kulon Progo, yang tergabung dalam Paguyuban Kismo Muncul, menolak rencana manajemen PT Tri Karsa menambang pasir di lahan pasir di muara Sungai Progo, berstatus Leter C milik mereka.

“Sampai kapan pun, kami tidak akan memperbolehkan lahan kami ditambang mereka. Kalau tetap nekad lahan kami yang berstatus Leter C, kami akan melakukan PTUN,” kata Koordinator Paguyuban Kismo Muncul di Kulon Progo, Minggu (13/1/2019).

Ia mengatakan, pihaknya sudah mengirim surat keberatan penambangan pasir di wilayah Bleberan ke Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu dan Dinas Lingkungkan Hidup, supaya tidak mengeluarkan izin operasional, namun tidak ada respons.

“Kami itu selalu menolak penambangan pasir di wilayah Bleberan, karena lahan tersebut statusnya Letter C. Kalau ditambang, nanti kami pencahariannya apa?” kata Jazil.

Dia mengatakan, semua lahan Leter C milik anggota Paguyuban Kismo Muncul tidak akan diserahkan kepada pihak investor untuk ditambang, karena lahan tersebut milik pribadi dan merupakan sumber pendapatan ekonomi warga, khususnya dari sektor pertanian.

“Penambangan dengan menggunakan alat berat hanya akan merusak lingkungan dan lahan kami akan hilang selama-lamanya,” katanya.

Paguyuban Kismo Muncul tidak melarang PT Tri Karsa melakukan aktivitas penambangan, tapi jangan sampai melanggar apalagi menyentuh lahan Leter C milik warga.

“Silahkan kalau yang punya Leter C mengizinkan lahannya ditambang, tapi kalau di lapangan ternyata melanggar batas atau patok yang dulu sudah ada, maka kami akan menempuh jalur hukum. Prinsipnya warga tidak mau tinggal diam, ketika lahan Leter C kami ditambang,” katanya.

Sementara, Bima Heri Nugraha, Kuasa Hukum Penambang, Joko Petrus Legowo, meminta manajemen PT Tri Karsa untuk memberikan kompensasi kepada pihaknya, jika nanti dalam pengangkutan hasil tambang menggunakan ruas jalan dekat tanggul Sungai Progo.

“Pihak yang membangun jalan tersebut adalah Joko Petrus Legowo,” katanya.

Utusan PT Tri Karsa, Krisna Dwi Panuju, mengatakan dialog dengan warga belum mencapai keputusan atau solusi terakhir. Tapi, setidaknya sudah ada langkah awal yang ditindaklanjuti, baik dengan pemerintah desa dan pihak-pihak terkait.

“Kami mendapat keputusan NJOP itu dari Balai Perijinan Terpadu Satu Pintu, kami melihat ada batas-batas Leter C,” katanya.

Pada kegiatan pemasangan patok pembatas pada tahap awal kondusif. Intinya tidak akan menggali apa pun, kecuali pengelola atau pemilik lahannya setuju dengan bukti hitam di atas putih.

“Jadi, kami tidak ingin mengambil haknya orang lain tanpa kesepakatan awal. Luas lahan yang akan ditambang 4,2 hektare,” katanya. (Ant)

Lihat juga...