Way Kanan Berhasil Turunkan Perilaku BAB Sembarangan

WAY KANAN — Gebrakan Pemerintah Kabupaten Way Kanan dalam mengeliminasi perilaku buang air besar sembarangan (BABS) berhasil menurunkan perilaku buang air besar sembarangan (BABS) masyarakat di Kabupaten Way Kanan, Provinsi Lampung.

“Data dari Smart Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) per 30 Januari 2019, akses sanitasi Kabupaten Way Kanan telah mencapai 97,11 persen dan menduduki peringkat ke-89 di Indonesia,” kata Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Way Kanan, Anang Rusgianto MKes, saat melakukan audiensi dengan Bupati Way Kanan dengan Tim Dinas Kesehatan Provinsi Lampung dan Yayasan Konservasi Way Seputih di Lampung, Rabu (30/1/2019).

Pada tahun 2018 Kabupaten Way Kanan peringkat 421 untuk akses sanitasi dari 514 kabupaten dan kota di Indonesia, dan pada Januari 2019 ini telah naik peringkat.

“Minggu lalu kami melakukan verifikasi Open Defecation Free atau ODF yaitu kondisi ketika setiap individu dalam komunitas tidak buang air besar sembarangan di 121 desa dan kelurahan, minggu ini 106 desa, upaya mengeliminasi perilaku BABS masyarakat Kabupaten Way Kanan terus dilakukan dengan pendekatan STBM dan pelibatan multi-stakeholder,” ujar Anang pula.

Penurunan perilaku buang air besar sembarangan (BABS) ini dilakukan untuk percepatan pencapaian target 100 persen universal akses sanitasi.

Kabupaten Way Kanan merencanakan melakukan deklarasi ODF pada minggu ketiga bulan Februari, setelah proses verifikasi yang dilakukan tim dari Dinas Kesehatan Provinsi Lampung selesai.

Bupati Way Kanan, Raden Adipati Surya SH MM, menyampaikan komitmennya untuk pencapaian 100 persen universal akses sanitasi tahun 2019, dengan diawali seluruh masyarakat Way Kanan mengakses atau menggunakan fasilitas jamban sehat.

“Saya tidak mau lagi ada warga yang BABS di sungai maupun di kebun, semua masyarakat harus memiliki dan mengakses fasilitas jamban sehat. Way Kanan akan buktikan sungai bukan lagi menjadi tempat orang BABS. Upaya terus kami lakukan lewat pemicuan, dan mengalokasikan dana APBD maupun anggaran dana desa untuk penyediaan sarana sanitasi untuk warga khususnya keluarga tidak mampu,” ujar Adipati.

Bupati juga menuturkan bahwa pembuatan regulasi seperti Peraturan Bupati tentang Percepatan Universal Akses, pembentukan Pokja dan Tim Gebrak Stop BABS, hingga peningkatan anggaran untuk bidang sanitasi telah dilakukan, namun itu saja tidak cukup karena harus didukung dengan komitmen seluruh pihak.

“Yang paling penting adalah komitmen dan konsistensi untuk menjaga agar warga tidak BABS,” kata Adipati pula.

Direktur Eksekutif Yayasan Konservasi Way Seputih, Febrilia Ekawati, saat audiensi dengan Bupati Way Kanan menyampaikan bahwa progres percepatan pencapaian universal akses sanitasi di Kabupaten Way Kanan sangat signifikan, meski tidak ada pendamping yang bisa menunjukkan keberhasilannya.

“Kabupaten Way Kanan ini kan sangat luas, banyak sungai, kebun dan hutan, budaya BABS masyarakat yang dilakukan sudah menjadi kebiasaan dan turun temurun,” katanya lagi.

Dengan komitmen dari Bupati dan tim gebrak, ujar dia, telah menunjukkan bahwa semua itu bisa diubah, bahkan yang sangat menarik bahwa ODF adalah sebuah pi’il (harga diri) untuk masyarakat khususnya kepala desa.

“Sehingga strategi yang dilakukan oleh Pemkab Way Kanan bisa menjadi motivasi untuk kabupaten dan kota lainnya, seperti halnya Kabupaten Pringsewu yang telah ODF,” ujar Febrilia. (Ant)

Lihat juga...