1.535 Unit RTLH di Pessel Dibedah

Editor: Koko Triarko

248

PESISIR SELATAN – Sepanjang 2018, Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Pesisir Selatan (Pessel) , Sumatra Barat, telah merenovasi rumah tidak layak huni (RTLH) sebanyak 1.535 unit.

Bupati Pesisir Selatan, Hendrajoni, mengatakan selain dari merenovasi rumah yang tidak layak huni, PUPR juga melakukan pembangunan serta turut melakukan pembangunan 150 unit rumah nelayan, dan 25 unit rumah medis di RS. Pratama Tapan.

Bupati Pesisir Selatan, Hendrajoni/ Foto: M. Noli Hendra

“Pembangunan itu tidak bersumber dari anggaran daerah, tapi langsung dari anggaran pemerintah pusat, melalui pengerjaan yang dilakukan oleh PUPR,” katanya, Senin (11/2/2019).

Ia menyebutkan, setiap kegiatan proyek yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan harus selesai tepat waktu. Seperti halnya pembangunan renovasi rumah yang tidak layak huni, serta untuk rumah nelayan, juga diselesaikan hingga penutupan tahun 2018 lalu.

Selama ini, Pemkab terus melakukan pengawasan pembangunan, sehingga bangunan yang dirikan itu, aman dan berguna dengan jangka waktu yang panjang oleh masyarakat yang mendapatkannya.

Menurutnya, untuk rumah tidak layak huni, diperkirakan cukup banyak di daerah Pesisir Selatan. Namun secara perlahan, Pemkab akan terus berupaya untuk membantu masyarakat yang benar-benar berhak mendapatkan bantuan renovasi rumah tersebut.

“Untuk di Pesisir Selatan, renovasi rumah atau dikenal dengan bedah rumah, tidak hanya datang dari PUPR. Program dari Baznas (Badan Amil Zakat) dan Pemerintah Nagari/Desa, juga melakukan hal yang sama. Hanya memang belum bisa merata untuk memberikan bantuan tersebut,” ujarnya.

Hendrajoni menyatakan, Pemkab Pesisir Selatan akan terus berupaya setiap tahunnya mendata rumah-rumah warga yang tidak layak huni, untuk berkesempatan mendapatkan bantuan renovasi rumah. Sehingga kondisi rumah layak huni, bisa merata tumbuh di Pesisir Selatan.

Sementara itu, Kepala Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Pesisir Selatan, Mukhridal, menjelaskan, pembangunan rumah nelayan, rumah tenaga medis RS. Pratama Tapan, dan rumah tidak layak huni di sejumlah Kecamatan di Kabupaten Pesisir Selatan, saat ini sudah rampung dikerjakan. Serta untuk 25 unit rumah Dinas Tenaga Perawat di RS. Pratama Tapan saat ini sedang dalam proses pengerjaan.

Menurut Mukhirdal, rumah tidak layak huni yang telah dibedah berjumlah 1.535 unit, tersebar di 15 Kecamatan dan 182 nagari/desa. Sedangkan untuk rumah nelayan dibangun di tiga kecamatan, yakni Kecamatan Koto XI Tarusan 50 Unit, Batang Kapas 50 Unit, Muaro Kandis 50 unit.

“Jadi, semua proyek ini menggunakan anggaran APBD Kementerian PUPR. Kalau dari APBD Pesisir Selatan, akan sulit dipenuhi, karena APBD kita sangat kecil. Makanya, untuk pembangunan tidak memakai dana yang bersumber dari APBD,” sebutnya.

Menurutnya, dalam penyediaan anggaran dari pemerintah pusat, peran pemerintah di daerah Kabupaten Pesisir Selatan hanya menyediakan lokasi atau lahan yang akan dilakukan pembangunan. Hal ini karena segala bentuk proses tender dan anggaran langsung dari Kementerian bersangkutan.

Tidak hanya pembanguan rumah, untuk pembangunan dan perbaikan irigasi yang ada di Kabupaten Pesisir Selatan, juga dilakukan melalui anggaran pemerintah pusat.

Hal ini terjadi, karena anggaran di daerah tidak akan mampu melakukan pembangunan yang membutuhkan dana yang cukup besar tersebut.

“Selanjutnya pada 2019, kita di Dinas Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman dan Pertanahan Pesisir Selatan sedang melakukan pengusulan lagi ke Kementerian PUPR, baik untuk bedah rumah, dan beberapa pembangunan infratruktur lainnya yang ada pada dinasnya,” ujarnya.

Namun, Mukhridal mengaku belum bisa memastikan berapa unit rumah yang tidak layak huni yang bisa direnovasi, serta infrastruktur lainnya yang dapat dibantu oleh pemerintah pusat, untuk masyarakat di Pesisir Selatan.

Lihat juga...