530 Hektare Kebun Sawit di Sumbar Diremajakan

Editor: Koko Triarko

858

PESISIR SELATAN – Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Pesisir Selatan, Sumatra Barat, akan melakukan peremajaan sawit seluas 530 haktare, yang merupakan lahan milik petani setempat.

Dana untuk replanting (peremajaan sawit) ini segera dikucurkan oleh Badan Pengelola Dana Peremajaan Perkebunan Rakyat (BPDPPKS) pada tahun ini. Luas lahan 530 haktare tersebar d isejumlah kecamatan di Pesisir Selatan.

Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sumatra Barat, Candra/ Foto: M. Noli Hendra, 

Kepala Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Pesisir Selatan, Nuzirwan, mengatakan, BPDPPKS berjanji untuk menyalurkan bantuan berupa dana tunai kepada para petani yang ingin melakukan peremajaan. Para petani yang ingin mengajukan permohonan bantuan penanaman ulang, harus memenuhi sedikitnya lima persyaratan yang diberikan oleh BPDPPKS.

Ia menjelaskan, bantuan dana tersebut diutamakan diberikan kepada para petani kecil yang memiliki luas lahan per orang 4 hektare, dan satu kelompok harus memiliki 100 hektare.

Dalam hal ini, petani juga harus megajukannya terlebih dahulu ke Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan, yang nantinya berperan sebagai jembatan antara petani dengan BPDPPKS.

“Pertama harus ada pengajuan dari dinas ke BPDPPKS langsung. Dalam pengajuan itu, ada 5 hal yang harus dipenuhi, pertama petani yang luas lahan kurang dari 4 hektare,” katanya, Selasa (12/2/2019).

Nuzirwan menyebutkan, untuk distribusi pemberian dana penanaman ulang ini, dilakukan secara berkelompok dan juga dibatasi hanya untuk lahan perkebunan sawit seluas 100 hektare.

Artinya, dalam kelompok tani tersebut, juga harus ada koperasi yang berfungsi sebagai sarana pemberian dana bantuan tersebut.

“Kedua, mereka berkelompok kurang lebih sedemikian 100 hektare bersama-sama. Ketiga, ada koperasinya,” ujarnya.

Untuk itu, jika nanti persoalan pengajuan selesai, maka pihak BPDPPKS hanya menyalurkan bantuan kepada mereka yang memiliki lahan dengan jaminan hasil kualitas sawit yang cukup baik.

“Kelima, lahan para petani, potensial Indonesia Sustainable Palm Oil System (ISPO), lebih bagus lagi kalau sudah sertifikat ISPO,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Sumatra Barat, Candra, mengatakan, ada 60 ribu haktare lahan sawit yang tersebar di sejumlah daerah di Sumatra Barat, di antaranya Kabupaten Pasaman Barat, Dhamasraya, Pesisir Selatan, Agam, dan beberapa daerah lainnya.

“Pemerintah telah menyediakan dana hibah Rp25 juta untuk peremajaan sawit, untuk 60 ribu hektare lahan di Sumatra Barat. Tapi, baru 10.300 haktare lahan yang mengusulkan replanting,” katanya.

Ia berharap, masyarakat dapat memanfaatkan adanya alokasi dana hibah untuk peremajaan ini, karena jumlahnya cukup besar, yakni sekitar Rp4 triliun.

Dana hibah replanting perkebunan sawit tersebut diberikan bagi sawit yang sudah berumur lebih dari 25 tahun, atau bagi sawit yang produksinya kurang dari 10 ton per hektare per tahun.

“Masyarakat pemilik kebun dapat mengusulkan kepada dinas perkebunan kabupaten dan kota, agar mendapatkan dana tersebut,” ujarnya.

Candra juga menyebutkan, lahan sawit di Sumatra Barat yang layak replanting sampai akhir 2018, mencapai 97 ribu hektare. Sementara jika melihat kuota dari pemerintah untuk Sumatra Barat, hanya 60 ribu hektare. Pelaksanaan program ini adalah tahap kedua setelah di Sumatra Barat dan Riau.

“Jika sudah diusulkan, akan ada verifikasi terkait status lahan. Karena salah satu syaratnya adalah status lahan harus jelas, jika tidak punya sertifikat, maka ada alas hak atau surat keterangan dari wali nagari,” ucapnya.

Menurutnya, masyarakat yang mengusulkan untuk peremajaan itu, harus berkelompok, meski begitu pemilik lahan boleh perorangan. Namun, pencairan tetap melalui kelompok. Di Sumatra Barat, saat ini ada sekitar 3.000 kelompok tani sawit.

Lihat juga...