Ahli: Kewenangan Penyidik OJK Timbulkan Ketidakpastian Hukum

Editor: Makmun Hidayat

315
Guru Besar Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Ratno Lukito memberikan keterangan sebagai ahli pada sidang uji materil UU OJK di MK - Foto: M. Hajoran Pulungan

JAKARTA — Guru Besar Fakultas Syariah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Ratno Lukito, menyebutkan aturan kewenangan penyidikan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dinilai tidak memberikan kepastian hukum. Sebab model OJK seperti di Indonesia tidaklah lazim, menyatukan kewenangan pengawasan administratif dengan kewenangan penyidikan yang bersifat pro justicia.

“Di negara-negara lain, pengawas keuangan tidak mencampur dua kewenangan ini. Kewenangan penyidikan diserahkan pada penegak hukum reguler atau lembaga khusus yang memiliki kewenangan penyidikan,” kata Ratno Lukito saat sidang uji materil UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan di Ruang Sidang MK, Jakarta, Senin (18/2/2019).

Di sisi lain, lanjutnya, model OJK di Indonesia berpotensi menimbulkan tumpang-tindih (overlapping) OJK dengan lembaga penegak hukum seperti Polri. “Hal ini disebabkan adanya pencampuran kewenangan pengawasan administratif dengan kewenangan penyidikan yang bersifat pro justicia,” ujarnya.

Sementara itu Guru Besar Hukum Bisnis Universitas Gadjah Mada (UGM), Nindyo Pramono, juga mengatakan aturan kewenangan penyidikan oleh OJK dinilai tidak memberikan kepastian hukum. Beberapa alasan aturan kewenangan penyidikan menimbulkan ketidakpastian hukum, di antaranya kewenangan penyidikan OJK dilakukan penyidik Polri atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) mengikuti Pasal 6 KUHAP.

“Hal ini justru akan memicu perebutan perkara antara penyidik Polri dan PPNS di OJK. Dalam konteks kewenangan, penyidik OJK yang bisa melakukan penyidikan terkait fungsinya sebagai pengawas perbankan dan non perbankan,” sebutnya.

Nindyo menilai kewenangan penyidikan oleh OJK aneh. Ia menyebut meski lembaga tersebut punya kewenangan tersebut, namun pegawainya tidak memiliki kewenangan penyidikan. Hal ini tidak sesuai dengan sistem hukum pidana yang terintegrasi.

“Fungsi kewenangan OJK seharusnya berada dalam ranah hukum administrasi negara pada proses pemeriksaan dan penyelidikan. Kita dapat mencontoh dari kewenangan Komisi Pengawasan dan Persaingan Usaha (KPPU) yang diputus perkaranya oleh MK di tahun 2016,” jelasnya.

Selain itu, Nindyo pun mencontohkan lembaga sejenis OJK di negara lain yang tidak memiliki kewenangan berupa penyidikan. Ia menilai aneh jika OJK di Indonesia memiliki kewenangan tersebut.

“Di Inggris, ada Financial Service Authority (OJK Inggris) yang memiliki kewenangan penyidikan. Namun karena tak berjalan efektif akhirnya diberikan kembali ke Bank of England,” ungkapnya.

Dalam permohonan sebelumnya, Pemohon merasa hak konstitusionalnya terlanggar dengan berlakunya Pasal 49 ayat (3) UU OJK.

Pemohon mendalilkan dalam menjalankan wewenangnya, Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (2) KUHAP.

Namun menurut Pemohon, wewenang penyidikan yang diberikan UU OJK kepada PPNS OJK, sama sekali tidak ada ketentuan norma yang secara eksplisit menyatakan: “Kewenangan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan undang-undang hukum acara pidana”, atau setidak-tidaknya menyatakan: “Penyidik Pejabat Pegawai Negeri Sipil berkoordinasi dengan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia”.

Pemohon mempermasalahkan wewenang penyidikan dalam Pasal 49 ayat (3) UU OJK tidak mengaitkan diri dengan KUHAP. Isinya menyebut PPNS OJK berwenang meminta bantuan aparat penegak hukum. Artinya, jika tidak dibutuhkan, maka PPNS OJK dapat melakukan penyidikan tanpa berkoordinasi ataupun meminta bantuan penegak hukum lainnya yakni penyidik Polri.

Baca Juga
Lihat juga...