Akademisi: Normalisasi Lembaga Keistimewaan Aceh Tak Bertentangan

248
Ilustrasi Lambang Aceh [Wikipedia]

BANDA ACEH — Akademisi dari Universitas Syiah Kuala, Doktor Adli Abdullah, menyatakan Plt. Gubernur Aceh memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan normalisasi terhadap lembaga keistimewaan yang diberikan untuk provinsi itu.

“Normalisasi yang dilakukan terhadap lembaga keistimewaan Aceh, yakni Majelis Adat Aceh (MAA), Majelis Pendidikan Aceh (MPA), dan Baitul Mal sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” kata Adli Abdullah di Banda Aceh, Sabtu (23/2/2019).

Pernyataan itu disampaikannya menanggapi penunjukan pelaksana tugas (plt.) untuk tiga lembaga keistemawaan Aceh, yakni MAA, MPA, dan Baitul Bal Aceh oleh Plt. Gubernur Aceh Nova Iriansyah pada hari Jumat (22/2).

Adli Abdullah menilai intervensi Plt. Gubernur Nova Iriansyah tidak bertentangan karena bagian dari kewenangannya sudah menjadi lembaga adat di bawah pemerintah sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Majelis Adat Aceh Provinsi dibentuk oleh Gubernur dan berkedudukan di ibu kota provinsi.

“Secara de facto memang pengurus MAA dipilih oleh mubes, tetapi secara de jure penetapan dan pelantikan wewenang gubernur sebagai kepala daerah,” katanya.

Dalam Pasal 10 Qanun NAD Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pembentukan, Susunan, Organisasi, dan Tata Kerja MAA dinyatakan bahwa Mubes MAA diadakan 5 tahun sekali.

Tugasnya pertama, memilih dan menetapkan Wali Nanggroe untuk masa bakti 5 tahun; kedua, memilih dan menetapkan Tuha Nanggroe untuk masa bakti 5 tahun, ketiga, memilih dan menetapkan Pengurus MAA Provinsi untuk masa bakti 5 tahun; dan keempat, membahas dan menyusun rencana kerja untuk masa bakti 5 tahun.

Dari empat tugas tersebut, hanya poin 3 dan 4 yang masih fungsional, sedangkan lainnya, seperti Wali Nanggroe, setelah ada qanun tersendiri dan Tuha Nanggroe yang ada hanya dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001.

Dengan adanya UU No. 11/2006 tentang Pemerintah Aceh tidak berlaku lagi sehingga tatib yang ditetapkan oleh Mubes MAA, kemudian dijadikan pedoman mubes, yang tidak ada dasar hukumnya karena pada Pasal 10 tersebut tidak diatur.

Menutut dia, pengaturan dalam qanun tersebut bersifat umum dan tidak mengatur secara teknis tata cara pemilihan pengurus MAA. Hal ini seharusnya pengurus MAA mempercepat terbitnya aturan teknis sebelum mubes dilakukan sehingga tidak terjadi multitafsir.

“Sebenarnya Ketua MAA itu harus beraudiensi dengan Gubernur sebelum dilaksanakan mubes, bukan melakukan audiensi setelah mubes,” katanya.

Adli Abdullah mengatakan bahwa MAA juga dapat menyiapkan draf Pergub seperti diamanahkan dalam Pasal 16 Ayat (2) Qanun Nomor 3 Tahun 2004, dinyatakan bahwa hal-hal yang belum diatur dalam qanun mengenai peraturan pelaksanaan akan diatur dengan Keputusan Gubernur Aceh karena sifatnya mengatur.

Maka, harus dimaknai sebagai Peraturan Gubernur (Pergub) Aceh sesuai dengan Pasal 100 UU No. 12/2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan agar mubes yang diselenggarakan tersebut tidak cacat dan legal dalam penggunaan anggaran negara.

Ia menambahkan MAA sebagaimana diamanahkan dalam pasal 16 dan 17 UU No. 11/2006 tentang Pemerintahan Aceh, sudah menjadi bagian dari urusan wajib pemerintah dalam bidang adat. “Berbeda dengan dahulunya sewaktu masih menjadi LAKA,” katanya. (Ant)

Lihat juga...