Aktivis Flotim Tolak Pembangunan Gedung DPRD

Editor: Mahadeva

1.710

LARANTUKA – Puluhan aktivis dari Flores Timur (Flotim) menyatakan menolak pembangunan gedung DPRD setempat. Penolakan pembagunan gedung di kelurahan Waibalun kota Larantuka tersebut dilakukan, mantan anggota DPRD, pejabat pemerintah, aktivis LSM, biarawan, biarawati, PNS dan tokoh masyarakat, dengan  mendatangi gedung DPRD, kantor BPN dan Wakil Bupati Flotim.

“Keputusan Bupati Flotim membangun gedung DPRD di Waibalun adalah keputusan yang mencederai rasa keadilan masyarakat,” sebut Ketua Koalisi Rakyat Bersatu Flores Timur, Paulus Saul da Costa, Senin (11/2/2019).

Saul menyebut, Bupati Flotim secara vulgar mempertontonkan arogansinya sebagai seorang kepala daerah. Bupati yang tega mengesampingkan kebutuhan dasar rakyat, berupa jalan, air dan listrik, serta fasilitas publik lain, berupa ketersedian pasar yang representatif. “Sangat memprihatinkan, justru keputusan yang arogan ini didukung oleh pimpinan dan anggota DPRD Flotim, yang bukan saja jauh dari sensitivitas, terkait kebutuhan dasar rakyat, tetapi juga sebagai akibat dari keterbatasan pemahaman terhadap aturan,” tegasnya.

Ketua Koalisi Rakyat Bersatu Flores Timur, Paulus Saul da Costa menyampaikan aspirasi secara tertulis kepada Wakil Ketua DPRD Flotim, Robert Rebon Kereta – Foto Ebed de Rosary

Keputusan Bupati Flotim, telah disetujui DPRD dan ditetapkan di anggaran pembangunan gedung DPRD senilai Rp35,9 miliar. Proses lelang telah dilakukan ULP pada 19 Desember 2018, dan dimenangkan oleh PT. Batu Besi dari Kupang. “Ini sebuah kejanggalan. Proses lelang telah dilakukan sementara APBD 2019 masih dalam proses pembahasan dan baru ditetapkan 31 Desember 2018. Tanah yang menjadi lokasi pembangunan tersebut belum bersertifikat atas nama Pemda Flotim,” ungkapnya.

Sementara itu, Romo Gusti Iri, Pr menambahkan, keputusan membangun gedung DPRD Flotim tidak melalui mekanisme Musrembangdes hingga Musrembangkab. Bahkan, dalam janji kampanye, program kerja dan visi misi bupati dan wakil bupati tidak ada point pembangunan gedung DPRD.

“Kalau bupati dan wakil bupati tidak memiliki program ini, terus ini program siapa. Anggota DPRD-pun tidak mengkampanyekan dan berjanji akan memperjuangkan pembangunan gedung DPRD Flotim. Selain itu juga bukan merupakan kebutuhan rakyat, dan tanahnya pun sedang bermasalah,” ungkapnya.

Sementara itu, Sr.Wilhelmina, SSpS mempertanyakan, apakah pembangunan gedung DPRD sudah sesuai mekanisme yang baik dan benar? Betapa teganya, menggelontorkan dana yang besar, padahal Pasar Inpres Larantuka sampai sekarang belum bisa dipergunakan.

“Saya baru pulang dari Tanjung Bunga dan jalan disana jalannya rusak berat. Kami melakukan sosialisasi mengenai HIV dan perdagangan orang dan sampai sekarang-pun, pemerintah tidak menganggarkan dan untuk kami meskipun ini untuk kepentingan masyarakat,” sesalnya.

Wakil Ketua DPRD Flotim, Robert Rebon Kereta, yang menemui masa pendemo menyebut, lembaga DPRD menerima dan menindaklanjuti aspirasi dari Forum Koalisi Rakyat Bersatu Flotim. “Sebagai komitmen, DPRD akan terus berkordinasi dalam rapat dengar pendapat bersama pemerintah, untuk mengambil keputusan akhir dari permasalahan ini. Ketika ada keputusan maka DPRD akan menyampaikan kepada publik,” ungkapnya.

Dalam waktu seminggu, tegas Robert, DPRD dan pemerintah akan menyikapi persoalan tersebut. Dirinya berjanji, dalam waktu seminggu sudah bisa diketahui hasilnya, dan akan disampaikan kepada Forum Koalisi Rakyat Bersatu Flotim.

Baca Juga
Lihat juga...