Ancaman Bencana di Sumbar Mengkhawatirkan, BPBD Siaga 24 Jam

Editor: Mahadeva

258
Wakil Gubernur Sumatera Barat Nasrul Abit/Foto: M. Noli Hendra

PADANG – Badan Penangulangan Bencana Daerah (BPBD) provinsi maupun kabupaten dan kota di Sumatera Barat diminta siaga 24 jam penuh. Hal itu mempertimbangkan, daerah tersebut sering diguncang gempa bumi. 

Masyarakat, juga diminta meningkatkan kewaspadaan. “Potensi bencana di Sumatera Barat sangat tinggi. Maka, kita minta petugas BPBD selalu siaga 24 jam. Tidak ada lagi menunggu-menunggu perintah, jika ada informasi bencana agar segera terjun langsung ke lokasi tersebut, melakukan penanganan,” ujar Wakil Gubernur Sumatera Barat (Sumbar), Nasrul Abit, Jumat (8/2/2019).

Wagub menyebut, BPBD harus menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) penanganan bencana. Sehingga, jika bencana datang, sudah mengetahui apa yang mesti dilakukan. Selain itu, Pemprov Sumbar juga mengimbau bupati dan wali kota, yang berada didaerah pesisir pantai untuk menanam pohon di sepanjang pantai di wilayahnya.

Pohon dapat mengantisipasi terjadinya gelombang besar, karena fungsinya akan memecah ombak. “Pohon di sepanjang pantai dapat memecah ombak yang akan menerjang daratan, sehingga akan meminimalisir risiko yang terjadi,” jelasnya.

Pemerintah daerah juga meminta setiap hotel untuk membangun shelter. Jika terjadi bencana, shleter bisa langsung dimanfaatkan. Sementara itu, Diskominfo juga diminta untuk membuat aplikasi tentang pengetahuan kebencanaan. Jika ada wisatawan yang berkunjung ke Sumbar, bisa langsung membuka aplikasi tersebut. “Memang bencana datang tidak tahu kapannya, namun kewaspadaan mesti dilakukan sejak dini. Sehingga, risiko jatuh korban jiwa dapat dikurangi,” tegasnya.

Pemprov Sumatera Barat disebut Nasrul, direkomendasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana Daerah (BNPB), agar meminta pemerintah daerah, baik provinsi, kabupaten maupun kota, untuk menetapkan izin pendirian bangunan. Hal itu untuk memberikan perlindungan dari ancaman gempa bumi. Nasrul menyebut, saat ini di Sumbar belum menetapan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang aman gempa. Namun, bangunan pemerintah diklaimnya, sudah aman gempa.

“Seperti Kantor Gubernur Sumatera Barat dan beberapa bangunan perkantoran Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya, telah menerapkan bangunan aman gempa. Hal itu dilakukan ketika pemerintah mulai melakukan pembangunan pascagempa beberapa tahun yang lalu,” katanya.

Baca Juga
Lihat juga...