Anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah Dipanggil KPK

214
Ilustrasi KPK - Foto Dokumentasi CDN

JAKARTA — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memanggil 10 anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah dalam penyidikan kasus suap kepada DPRD Kabupaten Lampung Tengah terkait pinjaman daerah pada APBD Tahun Anggaran 2018.

“Setelah kemarin melakukan pemeriksaan terhadap 10 orang saksi dari unsur pimpinan dan anggota DPRD, hari ini diagendakan pemeriksaan terhadap 10 anggota DPRD lainnya. Pemeriksaan dilakukan di SPN Polda Lampung,” kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, di Jakarta, Selasa (12/2/2019).

Sebanyak 10 anggota DPRD itu, yakni anggota Komisi I Syamsudin, Ketua Komisi II Anang Hendra Setiawan, Wakil Ketua Komisi II Sopian Yusuf, dan Sekretaris Komisi II H Roni Ahwandi.

Selanjutnya, enam anggota Komisi II, yaitu Febriyantoni, Sumarsono, Wahyudi, Slamet Widodo, Sukarman, dan Muhlisin Ali.

“Kami harap para saksi datang dan menjelaskan dengan jujur apa yang diketahui terkait dugaan aliran dana, proses pengesahan anggaran dan materi perkara lainnya yang ditanyakan penyidik,” ujar Febri.

Sebelumnya, pada 30 Januari 2019, KPK menetapkan tujuh tersangka untuk tiga perkara berbeda dalam pengembangan perkara suap kepada DPRD Kabupaten Lampung Tengah terkait pinjaman daerah pada APBD Tahun Anggaran 2018.

Dalam perkara pertama, KPK menetapkan Bupati Lampung Tengah 2016-2021 Mustafa (MUS) sebagai tersangka.

Tersangka Mustafa selaku Bupati diduga menerima hadiah atau janji terkait pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkab Tahun Anggaran 2018.

KPK menduga Mustafa menerima “fee” dari ijon proyek-proyek di lingkungan Dinas Bina Marga dengan kisaran “fee” sebesar 10 persen-20 persen dari nilai proyek. Total dugaan suap dan gratifikasi yang diterima berhubungan dengan jabatan dan berlawanan dengan kewajiban atau tugas Mustafa sebagai Bupati periode 2016-2021, yaitu sebesar Rp95 miliar. Ia diduga tidak melaporkan penerimaan tersebut pada Direktorat Gratifikasi KPK.

Sebelumnya, Mustafa telah divonis oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta dengan pidana 3 tahun penjara, denda Rp100 juta subsider 3 bulan kurungan atas perkara memberikan atau menerima hadiah atau janji kepada anggota DPRD terkait persetujuan pinjaman daerah untuk APBD Lampung Tengah 2018.

Selanjutnya, KPK juga menetapkan dua orang pengusaha yang merupakan rekanan sebagai tersangka, yaitu pemilik PT Sorento Nusantara (SN) Budi Winarto (BW) alias Awi dan pemilik PT Purna Arena Yudha (PAY) Simon Susilo. Keduanya diduga melakukan tindak pidana korupsi memberikan hadiah atau janji kepada penyelenggara negara atau pegawai negeri terkait dengan pengadaan barang dan jasa di lingkungan Kabupaten Lampung Tengah Tahun Anggaran 2018.

Diduga dari total sekitar Rp95 miliar dana yang diterima Mustafa, sebagian dana berasal dari kedua pengusaha tersebut. Mustafa meminta kepada Budi Winarto dan Simon Susilo untuk menyerahkan sejumlah uang (ijon) dengan imbalan proyek yang akan dibiayai dari dana pinjaman daerah dari PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) Tahun Anggaran 2018.

Total Mustafa menerima Rp12,5 miliar dengan rincian sebagai berikut. Pertama, sebesar Rp5 miliar dari BW yang merupakan “fee” atas ijon proyek paket pekerjaan ruas jalan senilai total sekitar Rp40 miliar.

Kedua, sebesar Rp7,5 miliar dari SS atas “fee” 10 persen untuk ijon dua proyek paket pekerjaan peningkatan jalan senilai total sekitar Rp76 miliar.

Uang sebesar Rp12,5 miliar tersebut digunakan Mustafa untuk diberikan kepada anggota DPRD terkait pengesahan APBDP Lampung Tengah TA 2017 sebesar Rp1,825 miliar, pengesahan APBD TA 2018 sebesar Rp9 miliar, dan pengesahan pinjaman kepada PT SMI sebesar Rp1 miliar.

Kemudian, pada perkara ketiga, KPK menetapkan empat orang unsur pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah sebagai tersangka.

Empat orang itu, yakni Ketua DPRD periode 2014-2019 Achmad Junaidi S (AJ), anggota DPRD periode 2014-2019 Bunyana (BUN), anggota DPRD periode 2014-2019 Raden Zugiri (RZ), dan anggota DPRD periode 2014-2019 Zainudin (ZAI). Keempatnya diduga secara bersama-sama menerima hadiah atau janji padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya yang bertentangan dengan kewajibannya terkait dengan pinjaman daerah Tahun Anggaran 2018.

Keempatnya diduga menerima suap terkait persetujuan pinjaman daerah kepada PT SMI sebesar Rp300 miliar untuk pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, pengesahan APBD-P  TA 2017, dan pengesahan APBD TA 2018. [Ant]

Lihat juga...