Anies: Laporkan Kalau Ada Pungli Pembuatan Sertifikat Tanah

Editor: Makmun Hidayat

226

JAKARTA — Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, mengatakan masyarakat yang merasa menjadi korban pungutan liar (pungli) dalam pembuatan sertifikat tanah harus berani melaporkan ke Badan Pertanahan Nasional (BPN).

“Dilaporkan saja. Jadi kalau ada pungli begitu, laporkan. Saya percaya Kanwil BPN pasti akan merespon cepat,” ucap Anies di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Rabu (13/2/2019).

Kemudian mantan Rektor Univeristas Paramadina itu yakin jika adanya aduan dari masyarakat, BPN bakal menindaklanjuti setiap laporan yang dimintai biaya dalam mengurus sertifikat tanah. Dia menilai pada pengurusan sertifikat seharusnya dilakukan gratis tanpa sepersen pun biaya.

“Saya percaya Kanwil BPN pasti akan merespons cepat karena memang seharusnya tidak ada pungutan,” kata dia.

Anies mengatakan dalam program itu, seharusnya tak ada pungutan apapun terhadap masyarakat. Pasalnya penertiban sertifikat tanah merupakan wewenang BPN bukan wilayah DKI. Jika pungli dilakukan oleh anak buahnya, Anies berjanji tak akan segan menindak tegas dan memberi sanksi. Tetapi, dia tak merinci bentuk sanksinya.

“Kalau itu jajaran kita (Pemprov DKI), kita akan tindak tegas,” paparnya.

Dia menegaskan tak akan membentuk Satgas untuk memberantas pungli terkait pembuatan sertifikat dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). Sebab, menurut Anies, program tersebut bukan milik pemerintah DKI melainkan pemerintah pusat.

“Itu program BPN, jangan kami masuk di wilayah yang bukan program kami, salah nanti,” tegasnya.

Diberitahukan dugaan pungli sertifikat gratis Jokowi terungkap setelah sejumlah warga Ibu Kota mengaku dimintai uang oleh beberapa oknum kelurahan di Jakarta Selatan dan Jakarta Timur. Padahal program PTSL tersebut gratis, kecuali ada biaya yang menjadi tanggung jawab pemohon sertifikat, seperti meterai, tanda batas yang dianggap perlu, kelengkapan dokumen, serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) atau pajak penghasilan.

Kemudian ada salah warga Grogol Utara, RT 02/05 Jakarta Selatan mengaku telah dimintau biaya oleh oknum kelurahan sebesar Rp3 juta oleh pengurus RW 05. Warga tersebut dijanjikan bakal mendapatkan sertifikat itu pada Desember 2018 lalu setelah membayar dengan lunas. Namun sampai pekan lalu, sertifikat tanahnya belum ada di tangannya.

Menangapi itu Kepala Bagian Humas Kementerian Agraria dan Tata Ruang Ruang dan Badan Pertanahan Nasional, Horison Mocodompis, memastikan tidak ada pungutan biaya saat penerbitan sertifikat gratis Jokowi tersebut.

Menurut dia, tak ada peraturan yang mengatur pungutan hingga jutaan rupiah tersebut. Berdasarkan peraturan Kementerian Agraria, warga yang mengikuti program sertifikat gratis Jokowi tanah PTSL hanya perlu membayar beberapa kewajiban, di antaranya dokumen penyediaan surat tanah bagi yang belum ada, pembuatan dan pemasangan tanda batas (patok), serta (BPHTB) jika terkena. Keperluan lainnya adalah biaya meterai, fotokopi, Letter C, dan saksi.

Dengan demikian, ujar Horison, Kementerian tak bertanggung jawab atas pungutan uang lelah terhadap warga pemilik tanah.

Baca Juga
Lihat juga...